Menteri Tjahjo Ingin Indonesia Punya Birokrasi Berkelas Dunia di 2024
Rabu, 07 Juli 2021 - 20:29 WIB
Dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, Kementerian PANRB mendorong penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Penerapan akuntabilitas kinerja yang konsisten di instansi pusat dan daerah mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
Baca juga:Biadab, Pencuri Gasak Ambulans Milik Klinik Dentisari Bojonggede
Dalam capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil SAKIP tahun 2020 kemarin, sebanyak 95,24 persen kementerian dan lembaga serta 97,06 persen pemerintah provinsi mendapatkan predikat B ke atas. Kemudian diikuti dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai 63,98 persen.
Sedangkan, capaian dalam ZI mengalami kenaikan pada jumlah pengusulan unit kerja percontohan dengan 3.691 unit kerja, dibandingkan pada tahun 2019 dengan 2.239 unit kerja. Dari jumlah unit kerja yang diusulkan tersebut, sebanyak 681 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini tersebar dalam 49 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi, serta 39 pemerintah kabupaten dan kota.
Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, dan pembangunan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB memiliki tiga strategi yang dilakukan, yakni kontekstualisasi dan penyempurnaan Peta Jalan (road map) Reformasi Birokrasi Nasional, penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, serta penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca juga:Biadab, Pencuri Gasak Ambulans Milik Klinik Dentisari Bojonggede
Dalam capaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil SAKIP tahun 2020 kemarin, sebanyak 95,24 persen kementerian dan lembaga serta 97,06 persen pemerintah provinsi mendapatkan predikat B ke atas. Kemudian diikuti dengan pemerintah kabupaten dan kota yang mencapai 63,98 persen.
Sedangkan, capaian dalam ZI mengalami kenaikan pada jumlah pengusulan unit kerja percontohan dengan 3.691 unit kerja, dibandingkan pada tahun 2019 dengan 2.239 unit kerja. Dari jumlah unit kerja yang diusulkan tersebut, sebanyak 681 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 82 unit kerja mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Capaian ini tersebar dalam 49 kementerian dan lembaga, 8 pemerintah provinsi, serta 39 pemerintah kabupaten dan kota.
Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, implementasi SAKIP, dan pembangunan unit percontohan ZI, Kementerian PANRB memiliki tiga strategi yang dilakukan, yakni kontekstualisasi dan penyempurnaan Peta Jalan (road map) Reformasi Birokrasi Nasional, penguatan Tim Asistensi Reformasi Birokrasi Daerah, serta penguatan program evaluasi bersama pelaksanaan reformasi birokrasi.
(uka)
tulis komentar anda