LSM di Indonesia Harus Transparan Soal Sumber Dana

JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi di Indonesia harus patuh mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Karena itu, LSM dituntut transparan soal sumber dana dan donatur mereka.

Hal ini sejalan dengan keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) yang meminta Greenpeace Indonesia untuk melakukan keterbukaan informasi (transparansi) terkait sumber dana dari masyarakat dalam dan luar negeri, perjanjian dengan pihak donor serta sejumlah informasi lain.



(Baca juga:Dialog dengan Bupati Diganggu, Ratusan Kades Bentrok Lawan Anggota LSM)

Guru Besar IPB Prof Budi Mulyanto menilai, sebagai LSM yang beroperasi di Indonesia, Greenpeace Indonesia harus patuh mengikuti peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. “Hal ini karena keputusan KIP merupakan produk hukum yang harus dipatuhi untuk dilaksanakan,” kata Budi Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/7).

Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan undang-undang, kata Budi Mulyanto, akan berdampak positif bagi Greenpeace itu sendiri dan mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust).