Hati-hati!, Aturan Wajib Beli Listrik Energi Terbarukan Bisa Bebani Negara
Minggu, 15 Agustus 2021 - 21:42 WIB
"Ini yang kami ingin mendengar komentarnya. Ada tambahan di Pasal 40 disebutkan terdapat kewajiban BUMN terhadap pembelian listrik energi terbarukan. Kalau ada kewajiban, biasanya ada sanksi yang mengikuti," ujar Andi dalam Bincang-Bincang METI yang digelar secara virtual dengan tajuk "Apa Kabar RUU EBT?"
Di sisi lain, pada poin berikutnya, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk memberi tenaga listrik yang dihasilkan. Dalam ayat kedua terkandung kata dapat, bisa dimaknai berbeda. "Jadi berbeda, kalau BUMN harus membeli," tambahnya.
Akan tetapi, ia menilai kewajiban membeli listrik berasal dari energi terbarukan justru akan menyebabkan kelebihan pasokan listrik dan membengkaknya biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLN. Hal ini karena harga beli listrik EBT lebih mahal dari rata-rata BPP PLN sehingga ada risiko kinerja keuangan PLN bakal jeblok karena membeli listrik dengan harga yang lebih tinggi.
"Soal subsidi harga, kita tahu untuk harga EBT belum dapat bersaing dengan harga energi lainnya," ucap Andi.
Baca Juga: Ketentuan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Perlu Diatur di RUU EBT
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi ITS Prof. Mukhtasor menjelaskan, adanya kewajiban bagi BUMN membeli listrik dari pembangkit EBT menimbulkan dua dampak, yakni risiko kelebihan pasokan listrik, dan risiko kenaikan biaya pokok produksi listrik.
Di sisi lain, pada poin berikutnya, dijelaskan bahwa pemerintah pusat dapat menugaskan badan usaha milik swasta yang memiliki wilayah usaha ketenagalistrikan untuk memberi tenaga listrik yang dihasilkan. Dalam ayat kedua terkandung kata dapat, bisa dimaknai berbeda. "Jadi berbeda, kalau BUMN harus membeli," tambahnya.
Akan tetapi, ia menilai kewajiban membeli listrik berasal dari energi terbarukan justru akan menyebabkan kelebihan pasokan listrik dan membengkaknya biaya pokok penyediaan listrik (BPP) PLN. Hal ini karena harga beli listrik EBT lebih mahal dari rata-rata BPP PLN sehingga ada risiko kinerja keuangan PLN bakal jeblok karena membeli listrik dengan harga yang lebih tinggi.
"Soal subsidi harga, kita tahu untuk harga EBT belum dapat bersaing dengan harga energi lainnya," ucap Andi.
Baca Juga: Ketentuan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan Perlu Diatur di RUU EBT
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi ITS Prof. Mukhtasor menjelaskan, adanya kewajiban bagi BUMN membeli listrik dari pembangkit EBT menimbulkan dua dampak, yakni risiko kelebihan pasokan listrik, dan risiko kenaikan biaya pokok produksi listrik.
Lihat Juga :