Belum Sreg, Legislator Akan Minta Penjelasan Soal Regulasi PLTS Atap
Rabu, 18 Agustus 2021 - 20:25 WIB
Anggota Komisi VII DRP dari Fraksi PKS Mulyanto. Foto/Ist
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menegaskan pihaknya akan meminta penjelasan dari menteri ESDM terkait revisi Peraturan Menteri ESDM No 49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap oleh Konsumen PLN yang ditargetkan rampung bulan ini.
Pasalnya, dia menilai ada beberapa hal yang perlu diperjelas terkait regulasi tersebut, termasuk dampak bagi pemangku kepentingan, khususnya PLN dan Kementerian Keuangan. Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan, Kementerian ESDM harus menimbang secara matang revisi tersebut.
Baca Juga: RUU EBT, Pemerintah Diminta Waspadai Ketahanan APBN Terkait PLTS Atap
"Kami akan tanyakan dalam raker (rapat kerja) dengan menteri ESDM. Dari semua pihak yang terkait dengan PLTS Atap, PLN menjadi pihak yang akan dirugikan," ujarnya dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Mulyanto merujuk pada klausul kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan harga jual PLN ke pelanggan, sebagai insentif untuk mendorong pengembangan PLTS Atap. Menurut dia, insentif ini sebenarnya baik untuk mendorong pengembangan PLTS Atap.
Namun, imbuh dia, insentif ini kemungkinan besar hanya akan dinikmati orang mampu di perkotaan. Sementara, kondisi kelistrikan di perkotaan, khususnya Sumatera dan Jawa-Bali, juga sudah kelebihan pasokan sehingga tidak tepat untuk ditambahi lagi pasokan listrik yang wajib diserap PLN dari PLTS Atap.
Pasalnya, dia menilai ada beberapa hal yang perlu diperjelas terkait regulasi tersebut, termasuk dampak bagi pemangku kepentingan, khususnya PLN dan Kementerian Keuangan. Legislator dari Fraksi PKS itu menegaskan, Kementerian ESDM harus menimbang secara matang revisi tersebut.
Baca Juga: RUU EBT, Pemerintah Diminta Waspadai Ketahanan APBN Terkait PLTS Atap
"Kami akan tanyakan dalam raker (rapat kerja) dengan menteri ESDM. Dari semua pihak yang terkait dengan PLTS Atap, PLN menjadi pihak yang akan dirugikan," ujarnya dalam diskusi bersama media di Jakarta, Rabu (18/8/2021).
Mulyanto merujuk pada klausul kewajiban PLN membeli listrik dari PLTS Atap dengan harga yang sama dengan harga jual PLN ke pelanggan, sebagai insentif untuk mendorong pengembangan PLTS Atap. Menurut dia, insentif ini sebenarnya baik untuk mendorong pengembangan PLTS Atap.
Namun, imbuh dia, insentif ini kemungkinan besar hanya akan dinikmati orang mampu di perkotaan. Sementara, kondisi kelistrikan di perkotaan, khususnya Sumatera dan Jawa-Bali, juga sudah kelebihan pasokan sehingga tidak tepat untuk ditambahi lagi pasokan listrik yang wajib diserap PLN dari PLTS Atap.
Lihat Juga :