RUU EBT, Pemerintah Diminta Waspadai Ketahanan APBN Terkait PLTS Atap
Senin, 16 Agustus 2021 - 08:59 WIB
loading...
Pemerintah perlu mewaspadai ketahanan APBN terkait dengan rencana pengembangan PLTS Atap.
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah perlu mewaspadai ketahanan APBN terkait dengan rencana pengembangan PLTS Atap seperti yang tertulis dalam draf RUU Energi Baru Terbarukan.
Mukhtasor, pakar energi dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) mengatakan pemerintah sangat penting untuk menjaga program percepatan energi terbarukan secara berkelanjutan dalam konteks APBN. Salah satu yang diatur adalah PLTS Atap.
(Baca juga:Hati-hati!, Aturan Wajib Beli Listrik Energi Terbarukan Bisa Bebani Negara)
Pasalnya, sejumlah klausul yang muncul pada draf RUU EBT dinilai akan berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Khususnya di kondisi serba sulit akibat dampak Covid-19, serta badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan.
Dia menilai APBN akan mendapat beban yang cukup berat dari program yang sedang dicanangkan demi mengejar percepatan perkembangan energi hijau di Indonesia.
(Baca juga:Pengamat: Indonesia Harus Fokus pada Teknologi Luar Angkasa, Internet, dan Energi Terbarukan)
Mukhtasor mengatakan jika harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan lebih tinggi, salah satunya PLTS Atap, dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisihnya kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau badan usaha tersebut.
Mukhtasor, pakar energi dari Institut Teknologi Surabaya (ITS) mengatakan pemerintah sangat penting untuk menjaga program percepatan energi terbarukan secara berkelanjutan dalam konteks APBN. Salah satu yang diatur adalah PLTS Atap.
(Baca juga:Hati-hati!, Aturan Wajib Beli Listrik Energi Terbarukan Bisa Bebani Negara)
Pasalnya, sejumlah klausul yang muncul pada draf RUU EBT dinilai akan berdampak signifikan terhadap keuangan negara. Khususnya di kondisi serba sulit akibat dampak Covid-19, serta badan usaha milik negara (BUMN) di bidang kelistrikan.
Dia menilai APBN akan mendapat beban yang cukup berat dari program yang sedang dicanangkan demi mengejar percepatan perkembangan energi hijau di Indonesia.
(Baca juga:Pengamat: Indonesia Harus Fokus pada Teknologi Luar Angkasa, Internet, dan Energi Terbarukan)
Mukhtasor mengatakan jika harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan lebih tinggi, salah satunya PLTS Atap, dari biaya pokok penyediaan pembangkit listrik, maka pemerintah pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisihnya kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau badan usaha tersebut.
Lihat Juga :
