Cara Efektif KKP Buka Akses Modal ke UMKM, Sudah Cair Rp20,9 Miliar
Minggu, 10 Oktober 2021 - 08:10 WIB
Artati menambahkan, target pendampingan dan pembinaan TPU mencakup seluruh pelaku usaha kelautan dan perikanan yaitu nelayan, pembudidaya, pengolah, pemasar, petambak garam, dan penyedia jasa perikanan.
"Dalam melaksanakan tugasnya, TPU berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas dan Penyuluh Perikanan di lapangan," tuturnya.
Dalam perjalanannya, TPU juga melakukan pembinaan kelembagaan usaha berbasis wilayah/klaster, seperti yang dilakukan oleh Eri Wahyudi, TPU Kabupaten Purworejo. Dia menginisiasi pembentukan paguyuban pembudidaya di Desa Bedono, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang dinamakan Keluarga Budidaya Ikan Mandiri (KBIM).
"Sekarang jumlah anggota sebanyak 120 orang. Paguyuban ini berfungsi sebagai forum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pembudidaya, terutama akses permodalan," ujar Artati.
Hadirnya TPU ini jelas sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha perikanan, seperti yang diungkap Khabib Masturi seorang pembudidaya ikan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Khabib merasakan, susahnya mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha budidayanya yang saat itu hanya mempunyai 2 kolam saja dengan kapasitas 10 ribu ekor ikan.
“Dari tenaga pendamping KKP ini saya mendapatkan informasi yang sangat lengkap tentang cara mengakses permodalan, yang ternyata tak hanya dari lembaga perbankan tetapi juga bisa dari lembaga keuangan lainnya,” ujar Khabib.
Menurut Khabib, berkat bantuan informasi dan bimbingan dari TPU, saya berhasil mendapatkan modal yang digunakan untuk menambah kolam budidaya menjadi 10 kolam dengan kapasitas 50 ribu ekor ikan. Jenisnya pun bertambah dari yang awalnya hanya ikan lele sekarang ditambah ikan nila.
Sementara Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto memastikan, akan menambah jumlah dan sebaran TPU menjadi 77 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di tahun 2022. Selain layanan permodalan dan manajemen keuangan, akan ditambah pendampingan lain seperti sosialisasi perizinan usaha, pendataan potensi dan peluang investasi, dan pemetaan kemitraan.
"Dalam melaksanakan tugasnya, TPU berkoordinasi dan bersinergi dengan Dinas dan Penyuluh Perikanan di lapangan," tuturnya.
Dalam perjalanannya, TPU juga melakukan pembinaan kelembagaan usaha berbasis wilayah/klaster, seperti yang dilakukan oleh Eri Wahyudi, TPU Kabupaten Purworejo. Dia menginisiasi pembentukan paguyuban pembudidaya di Desa Bedono, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang dinamakan Keluarga Budidaya Ikan Mandiri (KBIM).
"Sekarang jumlah anggota sebanyak 120 orang. Paguyuban ini berfungsi sebagai forum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pembudidaya, terutama akses permodalan," ujar Artati.
Hadirnya TPU ini jelas sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha perikanan, seperti yang diungkap Khabib Masturi seorang pembudidaya ikan dari Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.
Khabib merasakan, susahnya mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha budidayanya yang saat itu hanya mempunyai 2 kolam saja dengan kapasitas 10 ribu ekor ikan.
“Dari tenaga pendamping KKP ini saya mendapatkan informasi yang sangat lengkap tentang cara mengakses permodalan, yang ternyata tak hanya dari lembaga perbankan tetapi juga bisa dari lembaga keuangan lainnya,” ujar Khabib.
Menurut Khabib, berkat bantuan informasi dan bimbingan dari TPU, saya berhasil mendapatkan modal yang digunakan untuk menambah kolam budidaya menjadi 10 kolam dengan kapasitas 50 ribu ekor ikan. Jenisnya pun bertambah dari yang awalnya hanya ikan lele sekarang ditambah ikan nila.
Sementara Direktur Usaha dan Investasi Ditjen PDSPKP, Catur Sarwanto memastikan, akan menambah jumlah dan sebaran TPU menjadi 77 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi di tahun 2022. Selain layanan permodalan dan manajemen keuangan, akan ditambah pendampingan lain seperti sosialisasi perizinan usaha, pendataan potensi dan peluang investasi, dan pemetaan kemitraan.
tulis komentar anda