Lima Arahan Jokowi Soal Pemulihan Ekonomi

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan khusus terkait program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setidaknya ada 5 arahan Jokowi kepada para menteri untuk menjaga roda ekonomi.

Pertama, Ia menyampaikan kepada jajaranya untuk menyiapkan program PEN yang tepat serta dieksekusi dengan cepat. Tujuannya agar perekonomian Indonesia tidak terkoreksi lebih dalam lagi.

“Ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97% (kuartal pertama) dan kuartal kedua, ketiga, dan keempat kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam, tidak sampai minus, dan kita harapkan pelan-pelan bisa rebound," kata Jokowi dalam rapat terbatas via konferensi video di Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Kedua, Jokowi meminta skema program PEN yang dirancang seperti subsidi bunga untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penempatan dana bank terdampak restrukturisasi hingga penyertaan modal negara (PMN) modal kerja. "Saya ingin pastikan ini segera beroperasi di lapangan, segera dilaksanakan di lapangan," ujarnya.



Jokowi menambahkan, PEN harus memberikan manfaat nyata pada pelaku usaha, terutama pada pelaku industri padat karya. Menurutnya, program PEN juga harus mampu mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus mempertahankan daya beli para pekerja atau karyawan.

"Sektor padat karya harus menjadi perhatian. Karena sektor ini menampung tenaga kerja yang sangat banyak sehingga guncangan sektor ini berdampak pada pekerja dan tentu saja ekonomi keluarganya," ujar Jokowi.

Ketiga, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimbau agar konsep berbagi beban sharing painharus menjadi acuan bersama antara Pemerintah , BI , OJK, dan Perbankan. Kemudian, Ia meminta supaya pelaku usaha juga harus betul-betul bersedia memikul beban gotong royong secara proprosional.

Keempat, Jokowi mengingatkan seluruh program harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, dan mencegah risiko terjadinya korupsi. Dalam hal ini Presiden meminta Kejaksaan Agung, BPKP, dan LKPP sedari awal dilibatkan untuk melakukan pendampingan.

"Dan jika diperlukan, KPK juga bisa dilibatkan untel memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," tegas Jokowi.

Kelima, seluruh program pemulihan ekonomi telah berdampak pada kenaikan belanja negara yang pada akhirnya berimplikasi kepada kenaikan defisit APBN. “Saya tekankan perubahan postur APBN dilakukan hati-hati dan transparan agar APBN 2020 bisa dijaga, dipercaya, dan akuntabel,” tutupnya.