Jadi Isu Publik, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Diaudit
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:33 WIB
Ekonom menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu diaudit karena menyangkut isu publik. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Rp86,67 triliun menjadi Rp114,24 triliun terus menuai pertanyaan. Terlebih pemerintah telah memutuskan untuk menggunakan APBN untuk membiayai proyek tersebut.
Disinyalir, biaya proyek membengkak karena ada masalah pembebasan lahan yang membuat stasiun Walini ditunda jadi tempat transit. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam proyek ini diduga kontribusi terbesar untuk biaya berasal dari pembebasan lahan yang dinilai tak transparan.
Baca Juga: Fahri Sindir Proyek Kereta Cepat: Presiden Nyaris Disalahkan karena Talangi Bank Rugi
"Ini dia yang kita inginkan karena ini menyangkut isu publik, jadi kita inginkan audit secara total termasuk apakah sudah dilakukan negosiasi pinjaman terhadap kreditur. Kemudian skema penentuan cost yang membengkak itu apa dan bagaimana negosiasi itu dibuka kepada publik," ujar Bhima dalam Market Review IDX Channel, Selasa (19/10/2021).
Disinyalir, biaya proyek membengkak karena ada masalah pembebasan lahan yang membuat stasiun Walini ditunda jadi tempat transit. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, dalam proyek ini diduga kontribusi terbesar untuk biaya berasal dari pembebasan lahan yang dinilai tak transparan.
Baca Juga: Fahri Sindir Proyek Kereta Cepat: Presiden Nyaris Disalahkan karena Talangi Bank Rugi
"Ini dia yang kita inginkan karena ini menyangkut isu publik, jadi kita inginkan audit secara total termasuk apakah sudah dilakukan negosiasi pinjaman terhadap kreditur. Kemudian skema penentuan cost yang membengkak itu apa dan bagaimana negosiasi itu dibuka kepada publik," ujar Bhima dalam Market Review IDX Channel, Selasa (19/10/2021).
Lihat Juga :