Jadi Isu Publik, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Diaudit
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:33 WIB
Terkait pandemi, pembengkakan biaya menurut Bhima terjadi juga karena ada perlambatan bahan baku karena sebagian besar impor dari negara lain.
"Tapi kan permasalahan ini tidak semuanya terbuka kepada publik, apalagi kalau nanti menggunakan dana APBN, tolong diberikan audit secara detail dulu sebenarnya di pos mana dan ini kenapa, jadi belajar bagi proyek infrastruktur ke depannya termasuk pembebasan lahan yang liar," tandasnya.
Lebih lanjut Bhima memberi dua opsi, yang pertama adalah penyertaan modal negara pada konsorsium atau opsi kedua yang sama saja ujungnya ada risiko komprehensi yang ditujukan ke negara juga BUMN.
"Contohnya BUMN diminta menerbitkan surat utang tapi dengan government back up atau government guarantee itu yang bisa dilakukan. Cuma kalau kita lihat ini kemudian menjadi soal laporan sama saja mau ada PMN dan pemerintah berutang secara langsung sama saja utang negara," jelasnya.
Baca Juga: Soal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Tim Erick Thohir: Belum Ada Angka Pasti
"Tapi kan permasalahan ini tidak semuanya terbuka kepada publik, apalagi kalau nanti menggunakan dana APBN, tolong diberikan audit secara detail dulu sebenarnya di pos mana dan ini kenapa, jadi belajar bagi proyek infrastruktur ke depannya termasuk pembebasan lahan yang liar," tandasnya.
Lebih lanjut Bhima memberi dua opsi, yang pertama adalah penyertaan modal negara pada konsorsium atau opsi kedua yang sama saja ujungnya ada risiko komprehensi yang ditujukan ke negara juga BUMN.
"Contohnya BUMN diminta menerbitkan surat utang tapi dengan government back up atau government guarantee itu yang bisa dilakukan. Cuma kalau kita lihat ini kemudian menjadi soal laporan sama saja mau ada PMN dan pemerintah berutang secara langsung sama saja utang negara," jelasnya.
Baca Juga: Soal Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Tim Erick Thohir: Belum Ada Angka Pasti
Lihat Juga :