Jadi Isu Publik, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Harus Diaudit
Selasa, 19 Oktober 2021 - 14:33 WIB
Untuk tahun 2022 saja, lanjut Bhima, ruang fiskal semakin sempit, dimana bunga utang sudah Rp400 triliun lebih dan kewajiban bunga utang di 2022. "Ini belum tambahan opsi dari proyek Jakarta-Bandung, jadi bebannya bisa lebih besar di APBN," tuturnya.
Menurut Bhima pemerintah dari awal tidak konsisten untuk pemakaian modal. Jika dari awal menggunakan APBN, maka protes terhadap proyek ini dipastikan lebih banyak, karena proyek ini menyasar masyarakat menengah atas.
"Itu dia kalau logikanya menengah atas B2B karena orientasinya komersial dan profit, kalau menengah ke bawah, ada pengaspalan jalan di luar Jawa. Nah ini harusnya ke sana kalau menggunakan APBN, kalau subsidi menengah-atas jadi pertanyaan karena menggunakan APBN," cetusnya.
Menurut Bhima pemerintah dari awal tidak konsisten untuk pemakaian modal. Jika dari awal menggunakan APBN, maka protes terhadap proyek ini dipastikan lebih banyak, karena proyek ini menyasar masyarakat menengah atas.
"Itu dia kalau logikanya menengah atas B2B karena orientasinya komersial dan profit, kalau menengah ke bawah, ada pengaspalan jalan di luar Jawa. Nah ini harusnya ke sana kalau menggunakan APBN, kalau subsidi menengah-atas jadi pertanyaan karena menggunakan APBN," cetusnya.
(fai)
Lihat Juga :