Miliki Kelemahan, Aturan Kuota BBM Subsisi per SPBU Dinilai Perlu Direvisi

Relaksasi tersebut, jelas dia, bisa dipahami publik sebagai keputusan untuk melonggarkan penentuan kuota solar subsidi yang berdasarkan per lembaga penyalur menjadi per wilayah (kabupaten/kota). Menurut dia, kuota yang mengacu pada lembaga penyalur terbukti menimbulkan masalah pada kecepatan penanganan kekosongan solar di SPBU.

Karena itu, sambung dia, BPH Migas sebaiknya merevisi aturan penentuan kuota tersebut daripada hanya membuat keputusan relaksasi yang sifatnya sementara saja. "Kalau dengan relaksasinya BPH Migas bisa menyelesaikan masalah kelangkaan solar di SPBU, kenapa tidak sekalian dicabut saja peraturannya, bukan cuma dikoreksi dengan relaksasi saja?" kata Sofyano.

Di luar itu, Sofyano juga berharap pemahaman masyarakat terkait peristiwa kelangkaan solar subsidi diperbaiki. Dia menjelaskan bahwa kekosongan solar subsidi umumnya terjadi pada SPBU tertentu di beberapa titik pada wilayah kabupaten/kota tertentu, bukan di seluruh SPBU di sebuah wilayah.

Dia mengingatkan, tak semua SPBU memiliki kemudahan akses yang sama. SPBUU yang ada di lokasi tertentu yang mudah diakses oleh bus dan atau pun truk berbahan bakar solar, dipastikan akan lebih cepat kehabisan stok BBM subsidi tersebut.

Baca Juga: Stok Solar Pertamina Mencukupi, Masyarakat Tidak Perlu khawatir