Ekonom Sebut Prefunding Tepat Dilakukan Tahun Depan
Rabu, 10 November 2021 - 13:55 WIB
Prefunding yang dilakukan pemerintah tahun ini dinilai kontraproduktif. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Pengamat ekonomi Sunarsip menilai rencana prefunding atau pembiayaan APBN 2022 kontra produktif bila dilakukan di tahun ini. Pasalnya, pemerintah memiliki efektivitas belanja rendah dan dana silpa Rp170 triliun yang sangat besar untuk digunakan hingga awal tahun depan.
"Prefunding tidak urgent dilakukan sekarang, harusnya tahun depan market lebih bullish dan yield bisa lebih turun. Ini harusnya jadi pertimbangan. Tren sekarang positif dan harusnya hingga tahun depan lebih positif lagi, sehingga akan menguntungkan pemerintah. Jadi kontra produktif melakukan prefunding saat ini," ujar Sunarsip dalam live IDX Channel di Jakarta (10/11/2021).
Menurutnya, penggunaan efektivitas sumbangan belanja pemerintah sangat rendah terlebih di kuartal III. Lelang surat berharga pun dibatalkan karena kebutuhan belanja tidak terlalu besar.
"Gejala kontraksi cukup besar dalam belanja negara. Soal efektivitas utang itu masalah utamanya," kata Sunarsip.
Pemerintah sendiri membatalkan utang dari penerbitan tiga surat utang negara (SUN) dan tiga surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada tahun ini. Pembatalan dilakukan karena target pembiayaan APBN 2021 sudah terpenuhi.
Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV 2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2022 (prefunding).
"Prefunding tidak urgent dilakukan sekarang, harusnya tahun depan market lebih bullish dan yield bisa lebih turun. Ini harusnya jadi pertimbangan. Tren sekarang positif dan harusnya hingga tahun depan lebih positif lagi, sehingga akan menguntungkan pemerintah. Jadi kontra produktif melakukan prefunding saat ini," ujar Sunarsip dalam live IDX Channel di Jakarta (10/11/2021).
Menurutnya, penggunaan efektivitas sumbangan belanja pemerintah sangat rendah terlebih di kuartal III. Lelang surat berharga pun dibatalkan karena kebutuhan belanja tidak terlalu besar.
"Gejala kontraksi cukup besar dalam belanja negara. Soal efektivitas utang itu masalah utamanya," kata Sunarsip.
Pemerintah sendiri membatalkan utang dari penerbitan tiga surat utang negara (SUN) dan tiga surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk pada tahun ini. Pembatalan dilakukan karena target pembiayaan APBN 2021 sudah terpenuhi.
Pemerintah dimungkinkan untuk melakukan penerbitan SBN pada kuartal IV 2021 dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2022 (prefunding).
(uka)
tulis komentar anda