Saham Pemerintah Berkurang, Garuda Bisa Jatuh ke Tangan Asing
Sabtu, 13 November 2021 - 08:15 WIB
Saat ini, opsi dilusi baru bersifat opsional. Kementerian BUMN selaku pemegang saham mayoritas baru meminta dukungan Komisi VI DPR, manakala opsi tersebut memungkinkan untuk dilakukan.
Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui, mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Baca juga: 7 Jajanan Pasar yang Dibungkus Daun Pisang, Sudah Coba?
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
Tomy berharap, Komisi VI dan seluruh fraksi DPR menolak opsi tersebut karena akan menjadi catatan buruk bagi sejarah flag carrier Garuda Indonesia.
"Kami berharap Ketua DPR Ibu Puan Maharani dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat menolak permohonan restu tersebut karena jika DPR-RI menyetujui, mayoritas saham Garuda milik pemerintah dijual kepada pihak swasta atau asing," katanya.
Baca juga: 7 Jajanan Pasar yang Dibungkus Daun Pisang, Sudah Coba?
Saat ini, saham negara mencapai 60,5%, Trans Airways sebanyak 28,2%, sisanya milik publik sebesar 11,1%. Kartika mengakui, bila opsi dilusi ditempuh, maka pemerintah tak lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
(uka)
Lihat Juga :