Cari Titik Temu Pengusaha-Pemerintah, Kadin Gelar Forum Bisnis
Sabtu, 04 Desember 2021 - 14:47 WIB
“Dari kuartal akhir tahun 2020 hingga saat ini, angka investasi luar Jawa terus meningkat. Hal ini sangat penting, karena investasi itu berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja di daerah. Adanya pemerataan ekonomi. Proyek besar, kontraktor utamanya boleh BUMN dan perusahaan besar, tapi subkontraktornya harus orang atau perusahaan daerah. Ini juga terkait dengan kebijakan pemangkasan birokrasi dan alur perizinan. Saat ini sudah diberikan ke PTSP,” jelas Bahlil.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya perdesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia. Untuk memajukan ekonomi desa, kata Tito, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden, tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Untuk forum bisnis Rapimnas bertemakan kewirausahaan dan pembangunan kapasitas di Singaraja Hall 1, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya menyiapkan dana bagi perusahaan yang mau menggandeng kampus untuk melakukan riset serta menerima magang mahasiswa dan memfasilitasi sertifikasinya. Ini sejalan dengan program pengembangan SDM melalui vokasi dan industri yang dicanangkan Kadin Indonesia.
(Baca juga:Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin)
Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 yang mengangkat tema Road Map to Net Zero Emission, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini.
“Resiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Private sector pasti akan menghitung, resiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geotermal yang besar dan tadi besar resiko. Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive,” kata Menkeu.
Di forum yang sama, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa setuju dengan Menkeu Sri Mulyani mengenai besarnya investasi dana perubahan iklim, Net Zero Emission dan transisi energi hijau. Pemerintah, katanya, tidak bisa sendirian. Namun, kata Suharso, ekonomi atau industri hijau ini punya peluang ekonomi yang besar.
“Kita harus siapkan dan lihat soal transisi new job. Green Energy-Green Industry ini bisa membuka lapangan 23 juta lapangan baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati. Persoalannya dan pekerjaan rumahnya, perlu reskilling atau update kemampuan pekerja kita. Teknologi penting tapi kualitas SDM juga penting,” jelas Suharso.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan pemberdayaan ekonomi daerah utamanya perdesaan, harus dikuatkan melalui MoU Mendagri, Mendes dan Kadin Indonesia. Untuk memajukan ekonomi desa, kata Tito, tidak mungkin hanya mengandalkan dana desa, perlu investasi pengusaha. Presiden, tambahnya, juga memerintahkan membangun kawasan ekonomi khusus di sekitar Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Untuk forum bisnis Rapimnas bertemakan kewirausahaan dan pembangunan kapasitas di Singaraja Hall 1, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim mengatakan kementeriannya menyiapkan dana bagi perusahaan yang mau menggandeng kampus untuk melakukan riset serta menerima magang mahasiswa dan memfasilitasi sertifikasinya. Ini sejalan dengan program pengembangan SDM melalui vokasi dan industri yang dicanangkan Kadin Indonesia.
(Baca juga:Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin)
Dalam forum bisnis Rapimnas 2021 yang mengangkat tema Road Map to Net Zero Emission, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terkait dana perubahan iklim, pemerintah menggunakan kebijakan insentif bagi perusahaan yang melakukan aksi-aksi perubahan iklim. Saat ini pemerintah tengah mengembangkan pembiayaan inovatif terkait hal ini.
“Resiko dan investasi transisi energi hijau memang besar. Begitu juga dengan proyek-proyek adaptasi perubahan iklim. Private sector pasti akan menghitung, resiko dan benefitnya. Misalnya soal eksplorasi dan investasi di bidang geotermal yang besar dan tadi besar resiko. Tapi pemerintah tentunya akan menggunakan policy insentive,” kata Menkeu.
Di forum yang sama, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa setuju dengan Menkeu Sri Mulyani mengenai besarnya investasi dana perubahan iklim, Net Zero Emission dan transisi energi hijau. Pemerintah, katanya, tidak bisa sendirian. Namun, kata Suharso, ekonomi atau industri hijau ini punya peluang ekonomi yang besar.
“Kita harus siapkan dan lihat soal transisi new job. Green Energy-Green Industry ini bisa membuka lapangan 23 juta lapangan baru. Ini sesuai dengan bonus demografi yang akan kita dapati. Persoalannya dan pekerjaan rumahnya, perlu reskilling atau update kemampuan pekerja kita. Teknologi penting tapi kualitas SDM juga penting,” jelas Suharso.
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap forum bisnis ini bisa menjadi wadah tukar gagasan dan mencari titik temu mengenai problem dan tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Harapannya dari forum ini lahir suatu peta jalan yang akan direkomendasikan untuk menerbitkan kebijakan atau langkah strategis untuk pemerintah demi kemajuan dan kebangkitan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
(dar)
tulis komentar anda