Sri Mulyani Ramal Defisit APBN 4,8 Persen pada 2022
Kamis, 16 Desember 2021 - 21:24 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Foto/Dok Antara
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memperkirakan defisit APBN tahun 2021 sekitar 5,1-5,4 % dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021 yakni 5,7% dari PDB.
“Tahun ini anggaran dirancang dengan defisit 5,7%. Tetapi karena pemulihan yang kuat serta dari pendapatan dan ledakan komoditas, kami memperkirakan defisit akan antara 5,1-5,4%, jauh lebih rendah dari yang kami rancang sebelumnya,” kata Menkeu dalam video virtual, Kamis (16/12/2022).
Sedangkan untuk tahun 2022, Menkeu mengatakan bahwa defisit dirancang pada level 4,8% dari PDB. Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor. “Namun, desain ini belum memperhitungkan beberapa reformasi di bidang perpajakan dan sisi fiskal,” tuturnya.
Dengan desain tersebut, pemerintah akan terus bekerja makin baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Menkeu meyakini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama di masa pandemi Covid-19.
APBN tahun 2022 akan mendukung proses pemulihan dengan memprioritaskan belanja untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial. “Mudah-mudahan, tingkat pertumbuhan akan pulih di atas 5%. Dalam APBN 2022, kami menempatkan 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi hingga 2022,” tandasnya.
“Tahun ini anggaran dirancang dengan defisit 5,7%. Tetapi karena pemulihan yang kuat serta dari pendapatan dan ledakan komoditas, kami memperkirakan defisit akan antara 5,1-5,4%, jauh lebih rendah dari yang kami rancang sebelumnya,” kata Menkeu dalam video virtual, Kamis (16/12/2022).
Sedangkan untuk tahun 2022, Menkeu mengatakan bahwa defisit dirancang pada level 4,8% dari PDB. Namun, angka tersebut belum mempertimbangkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berpotensi memberikan tambahan penerimaan dan program pemulihan ekonomi tahun 2021 yang berdampak positif di berbagai sektor. “Namun, desain ini belum memperhitungkan beberapa reformasi di bidang perpajakan dan sisi fiskal,” tuturnya.
Dengan desain tersebut, pemerintah akan terus bekerja makin baik untuk memulihkan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Menkeu meyakini peran kebijakan fiskal masih sangat penting, terutama di masa pandemi Covid-19.
APBN tahun 2022 akan mendukung proses pemulihan dengan memprioritaskan belanja untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial. “Mudah-mudahan, tingkat pertumbuhan akan pulih di atas 5%. Dalam APBN 2022, kami menempatkan 5,2% untuk pertumbuhan ekonomi hingga 2022,” tandasnya.
(ind)
tulis komentar anda