Omicron Ngamuk, Pemerintah Keluarkan Jurus Pengendalian Berlapis
Selasa, 11 Januari 2022 - 16:49 WIB
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto/SINDOnews/Eko Purwanto
JAKARTA - Pemerintah mengantisipasi peningkatan kasus aktif varian Omicron di awal tahun ini melalui berbagai strategi. Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dari aspek pendeteksian, pemerintah meningkatkan tes epidemiologi dan penapisan (screening).
"Pemerintah juga meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa/Bhabinkamtibmas," ujarnya dalam Diskusi Publik PPK Kosgoro 1957 "Refleksi 2021 Proyeksi 2022" secara virtual di Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Dia melanjutkan, pemerintah turut melakukan surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus dan penguatan surveilans di pintu masuk negara.
Dari segi therapeutic, dilakukan konversi TT 30-40% dari total kapasitas rumah sakit dan pemenuhan suplai (termasuk oksigen), alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga turut mengerahkan tenaga cadangan mulai dari dokter internship, koas, dan mahasiswa tingkat akhir.
"Termasuk pengetatan syarat masuk rumah sakit (RS), di mana saturasi kurang dari 95%, gejala sesak nafas, diawasi oleh tenaga aparat atau relawan agar hanya kasus sedang, berat, dan kritis di RS. Juga meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat," bebernya.
Selanjutnya, dari segi vaksinasi, pemerintah mengalokasi vaksin 50% di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi serta membangun sentra vaksinasi di berbagai tempat yang mudah diakses publik.
Selain itu, juga diberlakukan syarat kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan di ruang/fasilitas publik. Percepatan vaksinasi pada kelompok rentan juga dilakukan, termasuk lansia dan orang dengan komorbid.
"Juga dari segi perubahan perilaku, yaitu dengan implementasi PPKM level 1-4 dan pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan (3M) dan screening," tutup Airlangga.
"Pemerintah juga meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa/Bhabinkamtibmas," ujarnya dalam Diskusi Publik PPK Kosgoro 1957 "Refleksi 2021 Proyeksi 2022" secara virtual di Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Dia melanjutkan, pemerintah turut melakukan surveilans genomik di daerah-daerah berpotensi lonjakan kasus dan penguatan surveilans di pintu masuk negara.
Dari segi therapeutic, dilakukan konversi TT 30-40% dari total kapasitas rumah sakit dan pemenuhan suplai (termasuk oksigen), alat kesehatan, dan sumber daya manusia (SDM). Pemerintah juga turut mengerahkan tenaga cadangan mulai dari dokter internship, koas, dan mahasiswa tingkat akhir.
"Termasuk pengetatan syarat masuk rumah sakit (RS), di mana saturasi kurang dari 95%, gejala sesak nafas, diawasi oleh tenaga aparat atau relawan agar hanya kasus sedang, berat, dan kritis di RS. Juga meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat," bebernya.
Selanjutnya, dari segi vaksinasi, pemerintah mengalokasi vaksin 50% di daerah-daerah dengan kasus dan mobilitas tinggi serta membangun sentra vaksinasi di berbagai tempat yang mudah diakses publik.
Selain itu, juga diberlakukan syarat kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan di ruang/fasilitas publik. Percepatan vaksinasi pada kelompok rentan juga dilakukan, termasuk lansia dan orang dengan komorbid.
"Juga dari segi perubahan perilaku, yaitu dengan implementasi PPKM level 1-4 dan pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi protokol kesehatan (3M) dan screening," tutup Airlangga.
(ind)
Lihat Juga :
tulis komentar anda