Erick Thohir Indikasikan Titik Cerah dalam Penanganan Garuda
Rabu, 12 Januari 2022 - 14:51 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan ada titik cerah dari proses PKPU serta renegosiasi dengan lessor yang terus dilakukan. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ada titik cerah dalam masalah utang yang melilit PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Di bawah komando Erick, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan renegosiasi dengan para lessor disebut terus berjalan ke arah positif.
"Proses PKPU sedang berjalan, dimana informasi terbaru mengarah pada angka 51% menyetujui. Satu sampai dua bulan lagi hasilnya akan keluar dan akan menjadi titik cerah bagi Garuda. Juga negosiasi dengan para lessor yang mayoritas sudah positif, tapi belum ada bukti secara tertulis," ungkap Erick dalam acara Dialog Eksklusif Sapa Indonesia Malam, Selasa (11/1/2022).
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu mengungkapkan, permasalahan yang melilit Garuda cukup beragam. Di antaranya adalah banyaknya jumlah lessor yang bekerja sama dengan maskapai pelat merah tersebut, yang mencapai 32 lessor, jauh lebih banyak dari maskapai lain yang hanya butuh 4-5 lessor.
Mengatasi masalah ini, Erick berupaya merampingkan jumlah lessor untuk diajak bekerja sama di masa mendatang. "Jumlah lessor yang dimiliki Garuda memang terlalu banyak. Sedangkan hari ini ada 7 perusahaan lessor besar yang akan kita fokuskan, meskipun belum ada kesepakatan hitam di atas putih. Namun kita berharap mudah-mudahan mereka menyepakati proposal solusi untuk Garuda," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, kepemilikan jenis pesawat Garuda juga terlalu banyak, yakni 13 jenis pesawat. Sementara, maskapai lain hanya mengoperasikan 3-4 jenis pesawat saja. Selanjutnya, Garuda sebelumnya memiliki 437 rute penerbangan yang saat ini telah dikurangi menjadi 140 rute karena tidak menguntungkan, terutama rute internasional.
Erick menegaskan, pemerintah akan terus mengawal permasalahan Garuda hingga selesai. Sebagai langkah untuk menjaga ekosistem industri penerbangan nasional dan memberikan pelayanan penerbangan yang memuaskan kepada masyarakat.
"Jika PKPU ini telah menjadi putusan, maka optimisme Garuda bisa beroperasi lebih baik lagi akan menjadi kenyataan. Karena kalau ini tidak kita selesaikan maka ekosistem dari pada penerbangan nasional akan bahaya, dan akhirnya akan membebani konsumen," tegasnya.
Terakhir, Erick mengatakan sejak awal mengemban amanah di Kementerian BUMN dari Presiden Jokowi, ia langsung memanggil direksi Garuda untuk memetakan permasalahan dan pencarian solusi. Dengan begitu, polemik-polemik yang telah terjadi di tubuh Garuda sejak lama bisa diselesaikan dan tak terulang di masa mendatang.
"Kita Kementerian BUMN sejak awal melihat Garuda ini sebagai sebuah program yang harus benar-benar diselesaikan karena impact-nya itu luas untuk kita sebagai negara kepulauan," tuturnya.
Erick juga telah menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus dugaan suap, korupsi, kejanggalan lainnya di tubuh Garuda.
"Proses PKPU sedang berjalan, dimana informasi terbaru mengarah pada angka 51% menyetujui. Satu sampai dua bulan lagi hasilnya akan keluar dan akan menjadi titik cerah bagi Garuda. Juga negosiasi dengan para lessor yang mayoritas sudah positif, tapi belum ada bukti secara tertulis," ungkap Erick dalam acara Dialog Eksklusif Sapa Indonesia Malam, Selasa (11/1/2022).
Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu mengungkapkan, permasalahan yang melilit Garuda cukup beragam. Di antaranya adalah banyaknya jumlah lessor yang bekerja sama dengan maskapai pelat merah tersebut, yang mencapai 32 lessor, jauh lebih banyak dari maskapai lain yang hanya butuh 4-5 lessor.
Mengatasi masalah ini, Erick berupaya merampingkan jumlah lessor untuk diajak bekerja sama di masa mendatang. "Jumlah lessor yang dimiliki Garuda memang terlalu banyak. Sedangkan hari ini ada 7 perusahaan lessor besar yang akan kita fokuskan, meskipun belum ada kesepakatan hitam di atas putih. Namun kita berharap mudah-mudahan mereka menyepakati proposal solusi untuk Garuda," tuturnya.
Di samping itu, kata dia, kepemilikan jenis pesawat Garuda juga terlalu banyak, yakni 13 jenis pesawat. Sementara, maskapai lain hanya mengoperasikan 3-4 jenis pesawat saja. Selanjutnya, Garuda sebelumnya memiliki 437 rute penerbangan yang saat ini telah dikurangi menjadi 140 rute karena tidak menguntungkan, terutama rute internasional.
Erick menegaskan, pemerintah akan terus mengawal permasalahan Garuda hingga selesai. Sebagai langkah untuk menjaga ekosistem industri penerbangan nasional dan memberikan pelayanan penerbangan yang memuaskan kepada masyarakat.
"Jika PKPU ini telah menjadi putusan, maka optimisme Garuda bisa beroperasi lebih baik lagi akan menjadi kenyataan. Karena kalau ini tidak kita selesaikan maka ekosistem dari pada penerbangan nasional akan bahaya, dan akhirnya akan membebani konsumen," tegasnya.
Terakhir, Erick mengatakan sejak awal mengemban amanah di Kementerian BUMN dari Presiden Jokowi, ia langsung memanggil direksi Garuda untuk memetakan permasalahan dan pencarian solusi. Dengan begitu, polemik-polemik yang telah terjadi di tubuh Garuda sejak lama bisa diselesaikan dan tak terulang di masa mendatang.
"Kita Kementerian BUMN sejak awal melihat Garuda ini sebagai sebuah program yang harus benar-benar diselesaikan karena impact-nya itu luas untuk kita sebagai negara kepulauan," tuturnya.
Erick juga telah menggandeng KPK, Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus dugaan suap, korupsi, kejanggalan lainnya di tubuh Garuda.
(fai)
tulis komentar anda