Stabilkan Harga Minyak Goreng, Mendag Terbitkan Aturan Baru Ekspor CPO dkk

Untuk mendapatkan PE, sambung Mendag, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan. Lalu, rencana ekspor dalam jangka waktu enam bulan dan rencana distribusi di dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.

Baca juga: Penampakan Emak-emak Antre Serbu Minyak Goreng Kemasan di Toko Ritel di Makassar

Lebih lanjut, Lutfi menyampaikan, pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyiapkan dana Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Mendag menyebut kebijakan ini telah disosialisasikan ke semua produsen minyak goreng dan ritel modern. Pada prinsipnya, menurut dia, baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng.

"Sampai dengan saat ini, sebanyak 34 produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat," tuturnya