Menko Airlangga Waspadai Inflasi Global dan Imbas Perang Rusia-Ukraina

Kamis, 17 Maret 2022 - 13:29 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam MNC Group Investor Forum 2022 secara virtual di Jakarta, Kamis(17/3/2022). FOTO/Michelle Natalia/MPI
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa tantangan inflasi global memicu sejumlah negara melakukan normalisasi kebijakan keuangan.

"Serta kondisi geopolitik yang terjadi perang Rusia Ukraina, dan tantangan ini tentunya akan terjadi akibat kenaikan berbagai komoditas," ujar Airlangga dalam MNC Group Investor Forum 2022 secara virtual di Jakarta, Kamis(17/3/2022).



Konflik Rusia dan Ukraina menjadi potensi penurunan transaksi perdagangan internasional, dimana kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang pada gilirannya mendorong inflasi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.



"Indonesia memang memiliki fondasi yang cukup kuat dan tumbuh 3,7% secara year on year di tahun 2021 kemudian PDB per kapita Indonesia juga meningkat di level USD4.349,5 USD di tahun 2021," ungkap Airlangga.

Terlebih, Indonesia masuk kembali di kategori negara upper middle income di akhir tahun 2021 yang sebelumnya telah turun akibat pandemi.

"Pemerintah terus menargetkan pertumbuhan perekonomian di 5,2% pada tahun 2022, dan mencermati berbagai risiko baik global dan domestik, termasuk tantangan penciptaan lapangan kerja. Kita harus memastikan ekonomi kita bangkit pasca pandemi COVID-19," tandasnya.

Dia optimis, tahun 2022 adalah tahun kelanjutan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Kedua agenda utama ini mendukung transformasi ekonomi sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan strategi pengendalian pandemi dan akselerasi vaksinasi menjadi pendongkrak kegiatan kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19.



Sementara itu, program PEN terus menjadi program andalan di tahun 2022, khususnya untuk mengembalikan lapangan pekerjaan. "Berbagai insentif dilakukan, termasuk insentif fiskal terkait PPN ditanggung pemerintah untuk sektor perumahan, PPnBM untuk kendaraan bermotor roda 4, perluasan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN), serta subsidi KUR 3% yang diperpanjang hingga akhir tahun," pungkas Airlangga.
(nng)
Lihat Juga :
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More