Menko Airlangga: Krisis Covid-19 Bisa Sampai 2022
Jum'at, 19 Juni 2020 - 11:05 WIB
Namun lanjut Menko Perekonomian, Pemerintah sudah menyiapkan skenario defisit anggaran dan akan mengembalikannya di tahun 2023. ”Sehingga kita punya ruang untuk melakukan stimulus fiskal maupun untuk pembiayaan,” tuturnya.
(Baca Juga: BI Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan 2020 Capai 1,5% )
Kemudian, jika dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan. ”Mining mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas,” paparnya.
Ia menjabarkan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun.
Sedangkan UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/l) atau untuk pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun. Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27%.
(Baca Juga: BI Proyeksi Defisit Transaksi Berjalan 2020 Capai 1,5% )
Kemudian, jika dilihat dari segi ekspor impor, neraca ekspor turun dan yang bisa menahan penurunan adalah sektor industri pengolahan. ”Mining mengalami penurunan, kemudian oil and gas. Dari segi impor, konsumsi juga menurun banyak. Bahan baku turun. Lalu, yang menjadi catatan adalah capital juga turun, itu berarti investasi turun dan penciptaan lapangan terbatas,” paparnya.
Ia menjabarkan, pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran belanja untuk penanganan virus corona sebesar Rp695,2 triliun. Dana itu digunakan untuk penanganan di sektor kesehatan sebesar Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, insentif dunia usaha Rp120,61 triliun.
Sedangkan UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, dan sektoral kementerian/lembaga (k/l) atau untuk pemerintah daerah (pemda) Rp106,11 triliun. Dengan penambahan itu, total belanja otomatis menjadi bengkak. Pemerintah pun memproyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus 6,27%.
(akr)
Lihat Juga :