Rapid Test Berbayar, Core: Serapan Anggaran Covid Belum Optimal
Senin, 22 Juni 2020 - 12:58 WIB
Petugas medis mengambil sampel darah pengguna kendaraan pada pelaksaanaan rapid test secara drive thru di sebuah rumah sakit swasta. Foto/Dok SINDOphoto/Isra Triansyah
JAKARTA - Hingga kini masyarakat harus membayar jika ingin rapid test Covid-19. Di sisi lain, pemerintah sudah menggelontorkan ratusan triliun untuk menanggulangan Covid-19. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai serapan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 belum optimal.
Padahal, mestinya pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk rapid test Covid-19 untuk mencakup 10% populasi penduduk Indonesia. "Menurut hitungan kasar saya, setidaknya pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk tes Covid-19 untuk mencakup 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini mengambil contoh negara-negara lain yang melakukan tes dengan rasio yang sama," kata Yusuf saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Dia melanjutkan, peningkatan anggaran ini sebenarnya sudah mencakup penyediaan ventilator, alat pelindung diri (APD), test kit, hingga insentif bagi perawat. Namun, dengan asumsi penduduk Indonesia 270 juta penduduk, maka 10% dari jumlah total penduduk itu sekitar 27 juta. Dengan asumsi biaya swab test itu mencapai 1,5 juta per orang maka setidaknya anggaran yang diperlukan pemerintah berada di kisaran Rp40 triliun. (Baca juga : Rapid Test Massal, Bisnis Anyar yang Menggiurkan )
"Tentu jika rasio jumlah penduduk mau dinaikan, anggaran ini berpotensi meningkat. Disamping masalah tes, hal lain yang tidak kalah penting sebenarnya penyaluran dari anggaran kesehatan ini. Pengajuan dan verifikasi yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB perlu lebih cepat," katanya. (Baca juga: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Senada, Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan dalam rangka penanggulangan wabah, pengadaan alat tes merupakan hal penting. Hal lain yang tak kalah penting adalah pembangunan dan kelengkapan sarana rumah sakit untuk menangani mereka yang positif terkena virus Covid-19. "Jadi menurut saya anggaran tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan tes massal secara gratis," katanya. (Lihat grafis: WHO Berharap Dua Miliar Vaksin Covid-19 Tersedia Tahun Depan)
Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19, di mana sebesar Rp87,55 triliun ditujukan untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk keperluan rapid test massal.
Padahal, mestinya pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk rapid test Covid-19 untuk mencakup 10% populasi penduduk Indonesia. "Menurut hitungan kasar saya, setidaknya pemerintah bisa menyalurkan anggaran untuk tes Covid-19 untuk mencakup 10% dari jumlah penduduk Indonesia. Hal ini mengambil contoh negara-negara lain yang melakukan tes dengan rasio yang sama," kata Yusuf saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (22/6/2020).
Dia melanjutkan, peningkatan anggaran ini sebenarnya sudah mencakup penyediaan ventilator, alat pelindung diri (APD), test kit, hingga insentif bagi perawat. Namun, dengan asumsi penduduk Indonesia 270 juta penduduk, maka 10% dari jumlah total penduduk itu sekitar 27 juta. Dengan asumsi biaya swab test itu mencapai 1,5 juta per orang maka setidaknya anggaran yang diperlukan pemerintah berada di kisaran Rp40 triliun. (Baca juga : Rapid Test Massal, Bisnis Anyar yang Menggiurkan )
"Tentu jika rasio jumlah penduduk mau dinaikan, anggaran ini berpotensi meningkat. Disamping masalah tes, hal lain yang tidak kalah penting sebenarnya penyaluran dari anggaran kesehatan ini. Pengajuan dan verifikasi yang diajukan oleh Kementerian Kesehatan dan BNPB perlu lebih cepat," katanya. (Baca juga: Rapid Test Harus Bayar, KH Cholil Nafis: Kemana Uang Triliunan Rupiah Itu?)
Senada, Ekonom Core Piter Abdullah mengatakan dalam rangka penanggulangan wabah, pengadaan alat tes merupakan hal penting. Hal lain yang tak kalah penting adalah pembangunan dan kelengkapan sarana rumah sakit untuk menangani mereka yang positif terkena virus Covid-19. "Jadi menurut saya anggaran tersebut tidak dimaksudkan untuk melakukan tes massal secara gratis," katanya. (Lihat grafis: WHO Berharap Dua Miliar Vaksin Covid-19 Tersedia Tahun Depan)
Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, pemerintah telah menganggarkan dana Rp695,2 triliun untuk penanganan Covid-19, di mana sebesar Rp87,55 triliun ditujukan untuk anggaran kesehatan. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk keperluan rapid test massal.
(ind)
tulis komentar anda