Jadi Panelis dalam WEF Davos, Menteri Bahlil Sebut Regulasi di Pasar Karbon Belum Adil
Selasa, 24 Mei 2022 - 15:51 WIB
Menteri Investasi Bahli Lahadalia mengatakan saat ini regulasi terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil dalam sesi panel dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahli Lahadalia mengatakan saat ini regulasi terkait investasi di pasar karbon belum cukup adil. Hal itu disampaikan saat menghadiri sesi panel dalam World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2022 bertajuk "Unlocking Carbon Markets" di Davos, (23/5/2022).
Menurutnya, harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
"Karena itu kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi,” tambahnya.
Bahlil menjelaskan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era zero emission pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Bahlil mengajak, para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
“Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka,” katanya.
Baca Juga
Menurutnya, harga karbon yang bersumber dari negara maju jauh lebih baik dibandingkan dari negara berkembang, bahkan termasuk negara-negara yang memiliki sumber daya alam untuk menghasilkan karbon.
"Saya punya satu kekhawatiran, moderator. Ketika ini tidak mampu kita mediasi dan mitigasi secara baik, maka saya tidak menjamin rakyat sekitar hutan akan memelihara hutan. Dan negara berkembang belum punya cukup kapital untuk melakukan investasi hal ini," ujar Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (24/5/2022).
"Karena itu kita butuh kolaborasi yang baik. Kita ingin melahirkan produk yang hijau, tetapi kita juga ingin suatu kolaborasi yang saling menguntungkan dalam rangka investasi,” tambahnya.
Bahlil menjelaskan, bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini memiliki komitmen untuk memasuki era zero emission pada tahun 2060 mendatang, yang akan mulai dilakukan secara bertahap. Bahlil mengajak, para investor untuk datang ke Indonesia dan berinvestasi.
“Saya undang teman-teman yang melakukan investasi ini. Seluruh perizinannya kami urus dengan perhitungan yang win-win. Tidak boleh ada standar ganda menurut saya. Ketika ada satu upaya strategis standar ganda, di sini ada kegagalan kita semua. Dan harus fair, harus terbuka,” katanya.
tulis komentar anda