Respons Pernyataan Mendag, Petani Sawit: Mafia dan Permainan Harga Benar Terjadi
Selasa, 21 Juni 2022 - 15:47 WIB
Petani sawit merespons keras pernyataan Mendag saat menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng beberapa waktu lalu melambung tinggi. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Perdagangan ( Mendag ) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut tidak ada mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng beberapa waktu lalu melambung tinggi. Katanya, harga minyak goreng (migor) yang tinggi itu karena keterlambatan dalam mengantisipasi penjualan minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang dijual berlebihan.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng (migor).
"Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, menurut Darto, perrnyataan Mendag kontraproduktif dengan kebijakan yang tegas dari Presiden Jokowi.
Pada saat itu Presiden mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.
"Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini," ucapnya.
Sambung Darto, industri sawit ini kental dengan monopoli hanya oleh beberapa konglomerat sawit besar selaku trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia.
Menurutnya hal itu bisa dilihat pasca penangkapan mafia migor, kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan, tetapi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.
"Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul-betul terjadi. Terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani," tandas Darto.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jendral Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto menilai, seharusnya Mendag perlu mendukung Kejaksaan Agung untuk membersihkan bisnis kotor yang dilakukan mafia di industri sawit maupun minyak goreng (migor).
"Apa yang dikatakan Mendag justru dipandang menutup-nutupi persoalan besar mafia migor yang merugikan masayarakat banyak," ungkapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Selasa (21/6/2022).
Selain itu, menurut Darto, perrnyataan Mendag kontraproduktif dengan kebijakan yang tegas dari Presiden Jokowi.
Pada saat itu Presiden mengeluarkan kebijakan pelarangan sementara ekspor Crude Palm Oil/CPO dan bahan baku migor untuk merespon ketidakpatuhan para konglomerat indusri sawit untuk memenuhi kebutuhan CPO dalam negeri dan ingin mengambil keuntungan yang lebih besar melalui ekspor CPO keluar negeri di saat harga pasar internasional tinggi.
"Di sini letak persoalannya, dan sudah seharusnya Mendag perlu mengawasi dan membuat kebijakan dan regulasi yang mengawasi ini," ucapnya.
Sambung Darto, industri sawit ini kental dengan monopoli hanya oleh beberapa konglomerat sawit besar selaku trader yang menentukan harga dan distribusi CPO di Indonesia.
Menurutnya hal itu bisa dilihat pasca penangkapan mafia migor, kebijakan pelarangan sementara ekspor belum diputuskan, tetapi harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani terjadi gejolak yang cukup signifikan.
"Ini bisa dikatakan bahwa mafia dan permainan harga sawit itu memang betul-betul terjadi. Terlalu jauh dan menyederhanakan persoalan jika kita hanya mengambil faktor kenaikan harga CPO internasional sebagai dalang di balik kenaikan dan kelangkaan migor maupun anjloknya harga TBS di tingkat petani," tandas Darto.
(akr)
tulis komentar anda