Petani Sawit sudah Terpuruk Dalam, Ini Opsi Petani kepada Presiden Jokowi

Gulat menegaskan semua pihak sangat dirugikan saat ini, baik petani, perusahaan, maupun negara karena kehilangan devisa yang menurut Dirjen Bea Cukai mencapai Rp32 triliun. Gulat memahami bahwa perusahaan sangat tertekan dan merugi dengan kondisi ini. Yang paling menyedihkan adalah petani kecil yang sudah rugi Rp18 triliun sejak pelarangan ekspor, namun kalau dihitung sejak masalah minyak goreng ini muncul sekitar Februari, kerugian sudah Rp30 triliun.

“Usulan kami kepada Presiden supaya DMO, DPO, dan flush out segera dicabut (opsi kedua). Karena petani yang terkena beban dari regulasi tersebut,” ujar Gulat.

Apkasindo sejak awal mengusulma untuk urusan minyak goreng disubsidi saja, supaya semuanya terjaga. “Migor tersedia terjangkau, harga TBS petani terjaga secara wajar, perusahaan lancar ekspor dan negara mendapat devisa dan pajak,” katanya.

Pihaknya juga meminta BPDP-KS lebih memperhatikan petani sawit dan melakukan terobosan-terobosan sesuai dengan kewenangannya. Seperti pendirian PKS dan pabrik minyak goreng sawit (MGS), supaya kisruh migor tidak terulang lagi. “Biar urusan migor dalam negeri kami petani yang menyediakan, urusan ekspornya kami serahkan ke korporasi,” katanya.

Gulat berharap Presiden Jokowi beserta jajaran kabinet terkait seperti Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Ketua Dewan Pembina DPP Apkasindo Jend (TNI) Purn. Moeldoko, yang juga Kepala KSP RI segera bertindak untuk melindungi nasib 17 juta petani dan pekerja sawit.

“Pak Muldoko sudah berhasil menjembatani usulan kami ke Presiden tanggal 17 Mei lalu, supaya larangan ekspor dicabut saat itu. Kini kami kembali memohon supaya beban-beban TBS kami dikurangi, supaya kami petani menerima harga TBS yang layak dari kerja keras dan keringat kami petani kecil ini,” katanya.