Jawa Barat Siap Tampung Relokasi Pabrik AS dan Jepang dari China
Kamis, 25 Juni 2020 - 17:42 WIB
Oleh karenanya, lanjut Kang Emil, Provinsi Jabar harus terus menarik investasi yang lebih besar untuk mengembalikan kondisi perekonomian pasca pandemi Covid-19 dan pihaknya siap menyambut peluang investasi yang masuk ke Jabar.
"Jawa Barat akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Kami optimistis, investasi ke Jawa Barat akan mulai pulih seiring baiknya penanganan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jabar," tandasnya.
Meski begitu, menarik relokasi investasi dari China tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari China.
Dalam kesempatan terpisah, Partner Fiscal Research DDTC Bawono Kristiaji menyampaikan, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri pasca pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.
Menurut Bawono, pemerintah sebetulnya sudah memberikan beragam insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pemanfaatannya belum maksimal. "Jadi perlu evaluasi bersama untuk menentukan bentuk insentif yang lebih tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, lewat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk insentif menarik dari Kementerian Keuangan dan fasilitasi realisasi investasi yang cepat dari BKPM, tidak mustahil Indonesia, khususnya Provinsi Jabar dapat menarik lebih banyak investasi pada masa pascapandemi Covid-19 serta meningkatkan daya saing bangsa di pasar global.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan tim satgas khusus bertujuan untuk jemput bola perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. "Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil, Senin (22/6/2020).
Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. "Itu penting diberikan agar cepat jalannya," tegas Bahlil.
"Jawa Barat akan terus meningkatkan kemudahan birokrasi dan proaktif menjemput investasi. Kami optimistis, investasi ke Jawa Barat akan mulai pulih seiring baiknya penanganan dan pengendalian Covid-19 di Provinsi Jabar," tandasnya.
Meski begitu, menarik relokasi investasi dari China tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Thailand yang menyiapkan berbagai daya tarik untuk menampung relokasi investasi dari China.
Dalam kesempatan terpisah, Partner Fiscal Research DDTC Bawono Kristiaji menyampaikan, salah satu hal yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri pasca pandemi Covid-19 adalah dengan memberikan insentif fiskal yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing industri.
Menurut Bawono, pemerintah sebetulnya sudah memberikan beragam insentif pajak bagi perusahaan-perusahaan yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Namun pemanfaatannya belum maksimal. "Jadi perlu evaluasi bersama untuk menentukan bentuk insentif yang lebih tepat sasaran," katanya.
Menurutnya, lewat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk insentif menarik dari Kementerian Keuangan dan fasilitasi realisasi investasi yang cepat dari BKPM, tidak mustahil Indonesia, khususnya Provinsi Jabar dapat menarik lebih banyak investasi pada masa pascapandemi Covid-19 serta meningkatkan daya saing bangsa di pasar global.
Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, pembentukan tim satgas khusus bertujuan untuk jemput bola perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi investasi, agar tertarik masuk ke Indonesia. "Saya buat Satgas di bawah pimpinan saya langsung," kata Bahlil, Senin (22/6/2020).
Tim Satgas tersebut memiliki tiga tugas khusus. Pertama, mendeteksi perusahaan-perusahaan yang akan melakukan relokasi. Kedua, mengecek kemudahan-kemudahan yang diberikan negara-negara lain. Ketiga, memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. "Itu penting diberikan agar cepat jalannya," tegas Bahlil.
(bon)
Lihat Juga :
tulis komentar anda