Redistribusi Pupuk Jadi Penyeimbang dalam Mengantisipasi Krisis Pangan
Jum'at, 01 Juli 2022 - 06:29 WIB
Sejalan dengan itu pupuk bersubsidi wajib diprioritaskan untuk hasil pertanian yang masuk kategori kebutuhan pangan pokok dan komoditas berdampak terhadap inflasi atau komoditas strategis pertanian.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menambahkan, untuk mengatasi tantangan krisis pangan diperlukan kebijakan yang bisa memastikan ketersediaan supply pangan, termasuk mendorong produksi pangan dalam negeri.
Sementara itu, upaya mendorong produksi pangan dalam negeri harus didukung dengan ketersediaan pupuk yang mencukupi. Oleh sebab itu, Piter menilai kebijakan redistribusi adalah langkah yang tepat dilakukan pemerintah.
"Jadi pemerintah memang harus memadukan upaya meningkatkan produksi pangan termasuk dengan memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk," ujarnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, bahwa berdasarkan data World Food Program, sebanyak 323 juta orang pada tahun 2022 menghadapi kerawanan pangan akut. Sejalan dengan itu, pemerintah berfokus pada upaya meningkatkan produksi pangan, serta mendorong normalisasi rantai pasok pangan dan pupuk global.
Indonesia juga menyampaikan pentingnya dukungan negara G20 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global.
"Hal ini dilakukan melalui perlunya dukungan dari G7 dengan memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan, dan mengkomunikasikan kepada dunia pentingnya komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi," jelas Menlu.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah menambahkan, untuk mengatasi tantangan krisis pangan diperlukan kebijakan yang bisa memastikan ketersediaan supply pangan, termasuk mendorong produksi pangan dalam negeri.
Sementara itu, upaya mendorong produksi pangan dalam negeri harus didukung dengan ketersediaan pupuk yang mencukupi. Oleh sebab itu, Piter menilai kebijakan redistribusi adalah langkah yang tepat dilakukan pemerintah.
"Jadi pemerintah memang harus memadukan upaya meningkatkan produksi pangan termasuk dengan memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk," ujarnya.
Sementara itu Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, bahwa berdasarkan data World Food Program, sebanyak 323 juta orang pada tahun 2022 menghadapi kerawanan pangan akut. Sejalan dengan itu, pemerintah berfokus pada upaya meningkatkan produksi pangan, serta mendorong normalisasi rantai pasok pangan dan pupuk global.
Indonesia juga menyampaikan pentingnya dukungan negara G20 untuk mereintegrasi ekspor gandum dari Ukraina serta ekspor komoditi pangan dan pupuk Rusia ke dalam rantai pasok global.
"Hal ini dilakukan melalui perlunya dukungan dari G7 dengan memfasilitasi ekspor gandum Ukraina agar dapat segera berjalan, dan mengkomunikasikan kepada dunia pentingnya komoditas pangan dan pupuk dari Rusia tidak terkena sanksi," jelas Menlu.
(akr)
tulis komentar anda