Dorong Sertifikat Tanah Disekolahkan, Kanwil BPN Siap Dampingi Penggunaan Modal
Senin, 25 Juli 2022 - 22:25 WIB
JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong masyarakat untuk memanfaatkan aset tanah yang telah ter-sertifikat sebagai akses permodalan ke lembaga keuangan. Diharapkan bisa meningkatkan jumlah UMKM di Indonesia serta mampu mengembangkan usaha dengan terbukanya akses permodalan .
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari reforma agraria yang juga sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
"Di dalamnya ada penataan akses yang akan memberikan permodalan atau bantuan lain kepada para pemilik tanah, agar mereka bisa memanfaatkan tanahnya secara baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan," kata Andri saat ditemui MNC Portal di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Andi mengatakan, ke depan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) yang terdiri dari kantor pertanahan di daerah bakal memberikan pendampingan terhadap UMKM yang menggunakan sertifikat tanah untuk mendapatkan permodalan.
"Para pelaku UMKM itu kita pastikan juga bisa mengelola tanah yang diberikan untuk meningkatkan kemakmurannya, karena perintah presiden harus meningkatkan UMKM," sambung Andi.
"Pada UMKM yang memanfaatkan tanah itu tadi kita coba melakukan pendampingan, kita coba berikan kegiatan yang membantu mereka supaya bisa mengelola usahanya dengan baik," lanjutnya.
Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto menambah, saat ini setidaknya sudah ada sebanyak 65 ribu UMKM yang mendapat pembinaan di bawah IKAWATI yang tersebar di seluruh kantor wilayah BPN seluruh Indonesia.
"Ini merupakan salah satu agenda dari reforma agraria, dari pemberian sertifikat tanah melalui PTSL, selalu ada pendampingan dari BPN supaya UMKM bisa naik kelas," kata Nanny.
Menurut Nanny saat ini juga telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama bersama salah satu platform e-commerce LaDaRa untuk memantu memasarkan produk UMKM tersebut. "Kita wajib untuk membina UMKM, sehingga jumlah yang bakal berkembang terus bertambah," pungkasnya.
Baca Juga
Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau mengatakan, hal tersebut merupakan bagian dari reforma agraria yang juga sebagai Program Strategis Nasional (PSN).
"Di dalamnya ada penataan akses yang akan memberikan permodalan atau bantuan lain kepada para pemilik tanah, agar mereka bisa memanfaatkan tanahnya secara baik, sehingga bisa meningkatkan pendapatan," kata Andri saat ditemui MNC Portal di Jakarta, Senin (25/7/2022).
Andi mengatakan, ke depan Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) yang terdiri dari kantor pertanahan di daerah bakal memberikan pendampingan terhadap UMKM yang menggunakan sertifikat tanah untuk mendapatkan permodalan.
"Para pelaku UMKM itu kita pastikan juga bisa mengelola tanah yang diberikan untuk meningkatkan kemakmurannya, karena perintah presiden harus meningkatkan UMKM," sambung Andi.
"Pada UMKM yang memanfaatkan tanah itu tadi kita coba melakukan pendampingan, kita coba berikan kegiatan yang membantu mereka supaya bisa mengelola usahanya dengan baik," lanjutnya.
Baca Juga
Pembina IKAWATI Kementerian ATR/BPN, Nanny Hadi Tjahjanto menambah, saat ini setidaknya sudah ada sebanyak 65 ribu UMKM yang mendapat pembinaan di bawah IKAWATI yang tersebar di seluruh kantor wilayah BPN seluruh Indonesia.
"Ini merupakan salah satu agenda dari reforma agraria, dari pemberian sertifikat tanah melalui PTSL, selalu ada pendampingan dari BPN supaya UMKM bisa naik kelas," kata Nanny.
Menurut Nanny saat ini juga telah dilakukan penandatangan nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama bersama salah satu platform e-commerce LaDaRa untuk memantu memasarkan produk UMKM tersebut. "Kita wajib untuk membina UMKM, sehingga jumlah yang bakal berkembang terus bertambah," pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
tulis komentar anda