Sri Mulyani Beberkan Prioritas dalam APBN 2023
Senin, 08 Agustus 2022 - 18:15 WIB
Pembangunan IKN Nusantara masuk dalam prioritas APBN 2023. Foto/Dok
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 dan Nota Keuangan pada 16 Agustus 2022 mendatang. Dalam APBN 2023, beberapa proyek infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi prioritas belanja APBN tahun depan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 harus didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual, Senin (8/8/2022).
Selain itu, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung program prioritas nasional. Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.
Belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional, yakni, untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
“Instruksi Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” kata dia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Kemudian, di anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.
Sedangkan anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, diproyeksikan masih akan membesar pada 2023. Beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.
“Presiden juga meminta dari sisi APBN untuk membuat simulasi stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi tidak membaik, sehingga ekonomi kita tetap terjaga dan APBN tetap sustainable,” ujar dia.
Baca Juga
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, APBN 2023 harus didesain untuk mampu menjaga fleksibilitas dalam mengelola gejolak ekonomi dunia yang terjadi. Namun di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta agar APBN tetap dijaga supaya tetap kredibel dan berkelanjutan.
“Oleh karena itu kami akan melihat dari sisi belanja negara yang mendukung prioritas nasional, seperti sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur termasuk IKN, dan penyelenggaraan pemilu,” kata Sri Mulyani dalam keterangan pers virtual, Senin (8/8/2022).
Selain itu, pemerintah akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung program prioritas nasional. Dari sisi pembiayaan, akumulasi dana abadi pendidikan akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi mendatang.
Belanja kementerian lembaga yang mencapai Rp993 triliun tahun depan akan difokuskan pada berbagai program nasional, yakni, untuk SDM dan belanja infrastruktur yang masih menjadi prioritas nasional.
“Instruksi Bapak Presiden untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024, dan untuk mendukung tahapan pemilu,” kata dia.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memaparkan bahwa pemerintah akan tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20%. Kemudian, di anggaran kesehatan tidak akan ada lagi alokasi khusus pandemi Covid-19, namun anggaran kesehatan reguler akan naik dari Rp133 triliun menjadi Rp168,4 triliun.
Sedangkan anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, diproyeksikan masih akan membesar pada 2023. Beberapa subsidi barang yang diatur pemerintah masih akan dicoba untuk distabilkan, dengan konsekuensi subsidi yang meningkat.
“Presiden juga meminta dari sisi APBN untuk membuat simulasi stress test kalau seandainya kondisi global dalam situasi tidak membaik, sehingga ekonomi kita tetap terjaga dan APBN tetap sustainable,” ujar dia.
(uka)
tulis komentar anda