Punya Potensi, Kemenperin Dorong IKM Ikut Pengadaan Pemerintah
Senin, 29 Juni 2020 - 18:36 WIB
Pameran produk IKM. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri kecil menengah (IKM) bisa berperan serta sebagai penyedia dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah yang terwujud dalam Gerakan Nasional Belanja Pengadaan Pemerintah (GNBPP) untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Gerakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada sektor UMKM di masa pandemi Covid-19 ini.
“Sejalan upaya tersebut, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pelaku IKM binaan agar dapat mendaftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dapat melakukan proses verifikasi secara online, terutama selama masa pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Dirjen IKMA menjelaskan, pelaku IKM memiliki potensi untuk terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Makanya, Oleh karena itu, guna mendukung GNBPP untuk IKM, Kemenperin mendaftarkan paket-paket pengadaan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2020. ( Baca:Pelaku IKM Didorong Pasarkan Produknya Melalui Online )
Dari 15 satuan kerja yang ada di Kemenperin, terdapat total 31 paket yang terdiri dari jenis pengadaan barang sebanyak 14 paket, jasa lainnya 16 paket, serta jasa konsultan sebanyak satu paket. “Dengan adanya gerakan ini, kami dapat memprioritaskan belanja pada produk IKM. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, gerakan ini menjadi momentum baik dalam rangka memulihkan sector IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” papar Gati.
“Sejalan upaya tersebut, pemerintah juga memberikan pelatihan kepada pelaku IKM binaan agar dapat mendaftar melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dapat melakukan proses verifikasi secara online, terutama selama masa pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih di Jakarta, Senin (29/6/2020).
Dirjen IKMA menjelaskan, pelaku IKM memiliki potensi untuk terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Makanya, Oleh karena itu, guna mendukung GNBPP untuk IKM, Kemenperin mendaftarkan paket-paket pengadaan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2020. ( Baca:Pelaku IKM Didorong Pasarkan Produknya Melalui Online )
Dari 15 satuan kerja yang ada di Kemenperin, terdapat total 31 paket yang terdiri dari jenis pengadaan barang sebanyak 14 paket, jasa lainnya 16 paket, serta jasa konsultan sebanyak satu paket. “Dengan adanya gerakan ini, kami dapat memprioritaskan belanja pada produk IKM. Apalagi, di tengah kondisi pandemi Covid-19, gerakan ini menjadi momentum baik dalam rangka memulihkan sector IKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” papar Gati.
Lihat Juga :