Kunci Sukses Bangun IKN Nusantara, Kepala Otorita: Jangan Main-main Tender dan 'Arisan'
Senin, 15 Agustus 2022 - 19:40 WIB
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto/Dok
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono menegaskan, penegakan tata kelola yang baik akan menjaga reputasi dan kredibilitas Ibu Kota Nusantara (IKN).Penanganan lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance, ESG) secara baik akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Bambang menambahkan, semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan dengan bersih, patuh pada ketentuan menyangkut lingkungan, dan sangat menjaga governance-nya akan semakin terbuka pula peluang untuk mendapatkan investasi.
"Tidak ada korupsi, tidak ada tender main-main, tidak ada ‘arisan’ maka akan semakin mudah dan murah untuk dapat mengakses pendanaan terutama di level internasional dan juga di lokal,” ungkap Bambang pada pernyataan tertulisnya, Senin (15/8/2022).
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Amiek Mulandari menyatakan, dukungan atas tata kelola pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara . Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara.
"Misalnya dalam proses tender dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan ada yang menyimpang baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut berpotensi mengarah kepada tindak pidana korupsi ," lanjut Amiek.
Selanjutnya Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kunto Ariawan menyampaikan bahwa pihaknya turut diajak melakukan pendampingan dalam proses pembangunan IKN.
“KPK akan melakukan pendampingan di empat program yang meliputi analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan, dan pendampingan terkait proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN,” pungkasnya.
Bambang menambahkan, semakin baik persepsi bahwa pembangunan IKN bisa berjalan dengan bersih, patuh pada ketentuan menyangkut lingkungan, dan sangat menjaga governance-nya akan semakin terbuka pula peluang untuk mendapatkan investasi.
"Tidak ada korupsi, tidak ada tender main-main, tidak ada ‘arisan’ maka akan semakin mudah dan murah untuk dapat mengakses pendanaan terutama di level internasional dan juga di lokal,” ungkap Bambang pada pernyataan tertulisnya, Senin (15/8/2022).
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Amiek Mulandari menyatakan, dukungan atas tata kelola pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara . Selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara.
"Misalnya dalam proses tender dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan ada yang menyimpang baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut berpotensi mengarah kepada tindak pidana korupsi ," lanjut Amiek.
Selanjutnya Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kunto Ariawan menyampaikan bahwa pihaknya turut diajak melakukan pendampingan dalam proses pembangunan IKN.
“KPK akan melakukan pendampingan di empat program yang meliputi analisis regulasi, pendampingan pengadaan barang dan jasa, pendanaan, dan pendampingan terkait proses pengalihan aset-aset yang ada di Jakarta untuk mendukung pendanaan IKN,” pungkasnya.
(akr)
tulis komentar anda