Industri Hasil Tembakau Digempur Berbagai Kebijakan Pembatasan
Selasa, 30 Juni 2020 - 21:12 WIB
Co-Chair-holder UGM-WTO Chair Program, Maharani Hapsari, menilai sektor IHT kerap menjadi entitas yang harus menerima aturan-aturan restriktif dengan peluang yang sangat minim untuk dapat mengajukan keringanan.
"Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijakan untuk IHT, ada banyak prosedur yang tidak transparan sehingga berpotensi pada praktik pelanggaran, yakni kurangnya transparansi informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan, dan ketiadaan proses partisipatif," kata Maharani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa(30/6/2020).
Menurutnya, argumen tentang adanya tendensi prinsip keterbukaan yang diabaikan salah satunya berangkat dari kajian perumusan rencana revisi PP 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, para pelaku IHT tidak mendapat transparasi ketika membahas poin-poin restriksi.
"Faktanya, sampai saat ini, belum benar-benar ada kata mufakat di antara stakeholders yang berkepentingan, seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, komunitas rantai pasok IHT, dan Kementerian Perindustrian,” jelas Maharani.
Bahkan, lanjut dia, diskusi kerap berjalan secara sendiri-sendiri antar pemangku kepentingan, dan ujung-ujungnya menciptakan klaim yang saling berseberangan.
"Hal ini terjadi karena dalam proses pembuatan kebijakan untuk IHT, ada banyak prosedur yang tidak transparan sehingga berpotensi pada praktik pelanggaran, yakni kurangnya transparansi informasi kepada seluruh pihak yang terlibat dan berkepentingan, dan ketiadaan proses partisipatif," kata Maharani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa(30/6/2020).
Menurutnya, argumen tentang adanya tendensi prinsip keterbukaan yang diabaikan salah satunya berangkat dari kajian perumusan rencana revisi PP 109 Tahun 2012. Dalam hal ini, para pelaku IHT tidak mendapat transparasi ketika membahas poin-poin restriksi.
"Faktanya, sampai saat ini, belum benar-benar ada kata mufakat di antara stakeholders yang berkepentingan, seperti BPOM, Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, komunitas rantai pasok IHT, dan Kementerian Perindustrian,” jelas Maharani.
Bahkan, lanjut dia, diskusi kerap berjalan secara sendiri-sendiri antar pemangku kepentingan, dan ujung-ujungnya menciptakan klaim yang saling berseberangan.
Lihat Juga :