Tujuan Besar Pengalihan Subsidi BBM Akan Dirasakan Warga Kurang Mampu
Senin, 12 September 2022 - 14:30 WIB
Hal itu juga ditegaskan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu. "Dengan pemberian bansos, kita bisa sama-sama jaga daya beli khususnya yang miskin dan rentan. Sehingga angka kemiskinan justru enggak naik, walaupun sudah terjadi kenaikan harga BBM. Kita hitung dengan adanya bansos mengakibatkan angka kemiskinan bisa turun, mungkin sekitar 0,3 persen," jelas Febrio.
Kepentingan yang Lebih Besar
Masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan, semua langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah menjaga kepentingan yang lebih besar baik terkait dengan stabilitas fiskal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini diakui salah sasaran.
"Kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya di sela-sela kegiatannya membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, baru-baru ini.
Pilihan sulit harus diambil pemerintah, lanjut Gus Yahya, karena bila tidak keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya menyatakan NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. "Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.
Menurut pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan, perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.
“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan.
Kepentingan yang Lebih Besar
Masyarakat seharusnya bisa memahami keputusan sulit yang diambil Pemerintah beserta langkah mitigasi yang telah dibuat. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan, semua langkah tersebut merupakan upaya Pemerintah menjaga kepentingan yang lebih besar baik terkait dengan stabilitas fiskal di APBN maupun perbaikan penyaluran subsidi yang selama ini diakui salah sasaran.
"Kita memaklumi kenapa pemerintah menaikkan BBM," kata Gus Yahya di sela-sela kegiatannya membuka Kaderisasi Wilayah NU Sumatera Utara XVIII di Medan, baru-baru ini.
Pilihan sulit harus diambil pemerintah, lanjut Gus Yahya, karena bila tidak keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya menyatakan NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. "Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.
Menurut pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan, perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.
“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan.
Lihat Juga :