Restrukturisasi Erick Thohir Sejalan dengan Arah Reformasi BUMN Era Tanri Abeng

JAKARTA - Tanri Abeng menyampaikan hal terpenting dalam pengembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah manajemen yang seharusnya diisi dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki visi dan komitmen. Hal ini disampaikan saat Diskusi Online dengan Tema Reformasi BUMN Capaian, Tantangan dan Agenda Ke depan yang digelar oleh Pusat Studi BUMN dengan tujuan mengkaji dan memberi catatan atas kondisi terkini dalam reformasi perusahaan pelat merah.

Lebih lanjut Tanri Abeng sebagai Keynote Speaker menegaskan, pentingnya roadmap pengembangan BUMN yang menyeimbangkan tujuan sosial dan keuntungan. Roadmap tersebut mencakup pertimbangan detail setiap BUMN seperti Pertamina dan PLN yang tidak akan diprivatiasi karena memiliki peran sosial dan nilai perusahaan yang besar bagi Indonesia.

"Saya memberi catatan positif atas sejumlah langkah Menteri Erick Thohir dalam soal restrukturisasi yang djalankan termasuk klaster yang kurang lebih sama dengan apa yang dulu direncanakan pada awal reformasi BUMN," ujarnya.



( )

Selaras dengan hal tersebut, Hery Sulistio menekankan pentingnya mendetailkan peran sosial BUMN yang mencakup pelayanan publik, pengembangan UMKMK dan industri rintisan. Detail peran sosial kemudian menjadi acuan pengembangan peran social BUMN di Indonesia dalam Roadmap BUMN.

"Meskipun demikian, dalam roadmap BUMN perlu mempertimbangkan kontekstualisasi peran sosial BUMN agar tetap relevan dengan tantangan industri keempat. Selain itu, peran social BUMN sebaiknya mampu menjadi bagian safeguard perekonomian terhadap situasi krisis, termasuk dalam situasi pandemi saat ini," ungkapnya.

Sejalan dengan itu Mursalim Nohong berpendapat bahwa semangat baru yang diusung untuk menjadikan BUMN sebagai value creator seharusnya mendapatkan dukungan secara maksimal oleh seluruh stakeholdernya terlebih lagi Presiden Jokowi yang sesungguhnya adalah penangungjawab tertinggi.

"Tantangan kedepannya memang sedikit lebih berat karena bukan saja external environment tetapi juga internal. Opini yang dikembangkan dengan masih memposisikan BUMN seperti dulu ditengah kebebasan berpendapat. Untuk itu, penguatan pengembangan kelembagaan sangat perlu dibarengi dengan visi yang kuat , keberanian, kejujuran dan strong leadership," lanjutnya.

Pada sisi lain pemerintah dalam hal ini presiden harus memberikan otonomi luas kepada Menteri Erik Thohir dalam mengembangkan dan business portfolio dan corporate governance pada setiap perusahaan lingkup BUMN. Sekedar mengingatkan bahwa BUMN itu didirikan sebagai implementasi dari Pasal 33 ayat 1 – 4 UUD tahun 1945.