Cegah Monopoli Lion Air, Erick Pastikan Garuda Indonesia Tidak Akan Ditutup
Kamis, 02 Juli 2020 - 23:37 WIB
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan, dirinya tidak akan menutup atau membubarkan PT Garuda Indonesia (Persero). Seperti diketahui kondisi keuangan maskapai pelat merah itu sedang menghadapi tekanan, terlebih ketika kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
Erick Thohir mengatakan kehadiran dan tetap beroperasinya Garuda Indonesia bisa mencegah adanya monopoli usaha di sektor penerbangan. "Karena kalau kita tutup sekarang ini jadi monopoli, saya bukannya anti Lion Air. Tapi kalau ini (Lion Air) cuma satu-satunya, akhirnya jadi monopoli,"ujar Erick di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
( )
Kondisi Garuda, membuat pemerintah menggunakan dana talangan sebesar Rp8,7 triliun. Lantaran Garuda memiliki utang jatuh tempo sebesar USD500 juta pada pertengahan tahun ini.
Sementara terkait dengan kasus pengaturan harga tiket, dimana beberapa maskapai dinyatakan bersalah. Erick mengungkapkan, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri pun, kasus ribu-ribut harga tiket pesawat sudah lebih dulu terjadi karena adanya oligopoli.
( )
"Oligopoli merupakan penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang umumnya lebih dari dua perusahaan, namun kurang dari 10," jelasnya.
Dia menambahkan, dampak Covid-19 juga akan terjadi pada setoran BUMN kepada negara. Diperkirakan tahun depan BUMN hanya akan mampu menyetorkan dividen sebesar Rp 10 triliun-Rp 15 triliun saja.
"Mohon maaf, jebol dividen karena 90% kena Covid tahun ini Rp 43 triliun dividen dan (target awal) optimistis 2021 meningkat. Dengan adanya Covid kalo bisa 25% tahun ini yakni Rp10 triliun-Rp15 triliun," ungkapnya.
Erick Thohir mengatakan kehadiran dan tetap beroperasinya Garuda Indonesia bisa mencegah adanya monopoli usaha di sektor penerbangan. "Karena kalau kita tutup sekarang ini jadi monopoli, saya bukannya anti Lion Air. Tapi kalau ini (Lion Air) cuma satu-satunya, akhirnya jadi monopoli,"ujar Erick di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
( )
Kondisi Garuda, membuat pemerintah menggunakan dana talangan sebesar Rp8,7 triliun. Lantaran Garuda memiliki utang jatuh tempo sebesar USD500 juta pada pertengahan tahun ini.
Sementara terkait dengan kasus pengaturan harga tiket, dimana beberapa maskapai dinyatakan bersalah. Erick mengungkapkan, bahkan sebelum dirinya menjadi menteri pun, kasus ribu-ribut harga tiket pesawat sudah lebih dulu terjadi karena adanya oligopoli.
( )
"Oligopoli merupakan penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang umumnya lebih dari dua perusahaan, namun kurang dari 10," jelasnya.
Dia menambahkan, dampak Covid-19 juga akan terjadi pada setoran BUMN kepada negara. Diperkirakan tahun depan BUMN hanya akan mampu menyetorkan dividen sebesar Rp 10 triliun-Rp 15 triliun saja.
"Mohon maaf, jebol dividen karena 90% kena Covid tahun ini Rp 43 triliun dividen dan (target awal) optimistis 2021 meningkat. Dengan adanya Covid kalo bisa 25% tahun ini yakni Rp10 triliun-Rp15 triliun," ungkapnya.
(akr)
tulis komentar anda