Antisipasi Resesi, Ekonom Sarankan Regulasi Pro Komoditas Ekspor
Selasa, 04 Oktober 2022 - 08:20 WIB
Menurut Rossanto, melalui NK tersebut nantinya dengan mudah diketahui seberapa besar kebutuhan CPO dalam negeri untuk minyak goreng hingga target ekspor sehingga berbagai regulasi pro dan kontra seperti DMO dan DPO bisa dihindari.
“Kebijakan sebagai upaya transparansi ini bermanfaat karena memberikan kepastian waktu bagi eksportir sawit, mendorong penyederhanaan tata niaga kelapa sawit di Indonesia yang kini masih terkesan tumpang tindih,” kata Rossanto.
Menurut Rossanto, penyusunan NK perlu dikebut mengingat perekonomian Indonesia masih menghadapi dampak tekanan ekonomi global di 2023. Pada 2023, ekonomi domestik dihadapkan dengan sejumlah ketidakpastian seperti potensi resesi dunia setelah tingginya inflasi dan tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju.
Beberapa faktor mempengaruhinya ketidakpastian itu adalah, akibat pertumbuhan ekonomi China mengalami penurunan serta pertumbuhan ekonomi dunia yang diduga juga stagnan. “Dampak Pandemi Covid-19 juga masih akan dirasakan Indonesia meski status Indonesia yang telah turun menjadi lower middle income country,” kata dia.
(Baca juga:Badai Resesi Global Menghembus, Ekonomi RI Tergerus)
Namun demikian, Rossanto memperkirakan, perekonomian sejumlah negara di Asia Pasifik bakal tumbuh positif dengan inflasi yang masih terkendali. CPO dan batubara masih menjadi komoditas yang mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketika harga komoditas terdampak, surplus perdagangan hingga lapangan kerja yang meningkat karena serapan di sektor pertambangan dan perkebunan, bisa kembali menurun. Rossanto juga menyarankan, agar Indonesia bisa kembali ke posisinya semula perlu melakukan diversifikasi pasar ke Uni Eropa.
Saat ini, China, Pakistan dan India merupakan pasar terbesar CPO Indonesia. Namun akibat banyaknya kebijakan yang tumpang tindih membuat harga CPO dan target pengiriman sulit diterapkan.
Karena itu, Pemerintah Indonesia perlu berjuang habis-habisan di WTO agar CPO bisa masuk ke Eropa. Pasar Eropa, meski tidak besar, namun menjadi indikator perdagangan dunia. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah mendorong peningkatan daya saing komoditas CPO melalui sertifikasi internasional. sudarsono
“Kebijakan sebagai upaya transparansi ini bermanfaat karena memberikan kepastian waktu bagi eksportir sawit, mendorong penyederhanaan tata niaga kelapa sawit di Indonesia yang kini masih terkesan tumpang tindih,” kata Rossanto.
Menurut Rossanto, penyusunan NK perlu dikebut mengingat perekonomian Indonesia masih menghadapi dampak tekanan ekonomi global di 2023. Pada 2023, ekonomi domestik dihadapkan dengan sejumlah ketidakpastian seperti potensi resesi dunia setelah tingginya inflasi dan tren kenaikan suku bunga acuan bank sentral negara-negara maju.
Beberapa faktor mempengaruhinya ketidakpastian itu adalah, akibat pertumbuhan ekonomi China mengalami penurunan serta pertumbuhan ekonomi dunia yang diduga juga stagnan. “Dampak Pandemi Covid-19 juga masih akan dirasakan Indonesia meski status Indonesia yang telah turun menjadi lower middle income country,” kata dia.
(Baca juga:Badai Resesi Global Menghembus, Ekonomi RI Tergerus)
Namun demikian, Rossanto memperkirakan, perekonomian sejumlah negara di Asia Pasifik bakal tumbuh positif dengan inflasi yang masih terkendali. CPO dan batubara masih menjadi komoditas yang mampu menggerakan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ketika harga komoditas terdampak, surplus perdagangan hingga lapangan kerja yang meningkat karena serapan di sektor pertambangan dan perkebunan, bisa kembali menurun. Rossanto juga menyarankan, agar Indonesia bisa kembali ke posisinya semula perlu melakukan diversifikasi pasar ke Uni Eropa.
Saat ini, China, Pakistan dan India merupakan pasar terbesar CPO Indonesia. Namun akibat banyaknya kebijakan yang tumpang tindih membuat harga CPO dan target pengiriman sulit diterapkan.
Karena itu, Pemerintah Indonesia perlu berjuang habis-habisan di WTO agar CPO bisa masuk ke Eropa. Pasar Eropa, meski tidak besar, namun menjadi indikator perdagangan dunia. Upaya lain yang perlu dilakukan adalah mendorong peningkatan daya saing komoditas CPO melalui sertifikasi internasional. sudarsono
(dar)
tulis komentar anda