Genjot Produk Lokal, Ganjar Anggarkan Rp3,8 Triliun Belanja UMKM
Jum'at, 07 Oktober 2022 - 12:30 WIB
"Dari tim P3DN ini sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa tim untuk pokja pemantauan, pokja sosialisasi, dan pokja TKDN. Lalu ada tim pengarah, tim monet, sampai fasilitasi. Jadi kalau kita sudah lakukan itu sebenarnya ini yang bisa dilakukan percepatan," kata Ganjar.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, Pemprov Jateng juga akan melakukan pendampingan kepada UMKM tersebut untuk menjaga dan meningkatkan produk dalam negeri yang akan diserap. Ganjar mengatakan, hal itu dapat dilaksanakan melalui pendampingan Pokja terkait.
"UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitas, termasuk kontinyuitasnya. Setelah itu mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita 'paksa' harus masuk e-katalog, harus masuk Blankon. Sehingga saya akan bisa beli baramu dengan cara yang gampang, ini cara kita mendampingi mereka," tuturnya.
"Ini yang kemudian kita coba komunikasi kawan-kawan kabupaten kita, list dari pengusahanya, produknya, terus kemudian kita masukan mereka on board dalam sistem kita, baru kemudian kita belanja," sambung Ganjar.
Ganjar menekankan komitmennya untuk terus menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM lokal asal Jateng. Ganjar juga berkomitmen akan selalu mendampingi UMKM tersebut, sehingga kualitas produk yang dijual bisa terjaga.
"Jadi apa yang diperintahkan Pak Presiden sebenarny betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri, terutama dari UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas pemerintah adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga," tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menganggarkan Rp 340,8 triliun atau sekitar 27,9 persen dari total APBD seluruh wilayah Indonesia untuk belanja produk dalam negeri. Sementara belanja modalnya ada di kisaran Rp191,7 triliun atau sekitar kira-kira 15,7 persen dari APBD keseluruhan.
Lebih lanjut Ganjar menjelaskan, Pemprov Jateng juga akan melakukan pendampingan kepada UMKM tersebut untuk menjaga dan meningkatkan produk dalam negeri yang akan diserap. Ganjar mengatakan, hal itu dapat dilaksanakan melalui pendampingan Pokja terkait.
"UMKM yang ada mesti kita kurasi, mesti kita dampingi untuk menjamin kualitas, termasuk kontinyuitasnya. Setelah itu mereka kita dampingi, bahkan beberapa kali kita 'paksa' harus masuk e-katalog, harus masuk Blankon. Sehingga saya akan bisa beli baramu dengan cara yang gampang, ini cara kita mendampingi mereka," tuturnya.
"Ini yang kemudian kita coba komunikasi kawan-kawan kabupaten kita, list dari pengusahanya, produknya, terus kemudian kita masukan mereka on board dalam sistem kita, baru kemudian kita belanja," sambung Ganjar.
Ganjar menekankan komitmennya untuk terus menggunakan produk dalam negeri, terutama produk UMKM lokal asal Jateng. Ganjar juga berkomitmen akan selalu mendampingi UMKM tersebut, sehingga kualitas produk yang dijual bisa terjaga.
"Jadi apa yang diperintahkan Pak Presiden sebenarny betul-betul bisa mengungkit produk dalam negeri, terutama dari UMKM kita. Tapi sekali lagi tugas pemerintah adalah mendampingi agar kualitasnya terjaga," tuturnya.
Sebagai informasi, pemerintah pusat menganggarkan Rp 340,8 triliun atau sekitar 27,9 persen dari total APBD seluruh wilayah Indonesia untuk belanja produk dalam negeri. Sementara belanja modalnya ada di kisaran Rp191,7 triliun atau sekitar kira-kira 15,7 persen dari APBD keseluruhan.
(nng)
tulis komentar anda