Waspada La Nina, Pemerintah Diminta Amankan Sektor Pangan
Jum'at, 14 Oktober 2022 - 15:08 WIB
Pemeritah diminta waspadai fenomena La Nina di sektor pangan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah diminta waspada fenomena La Nina di Indonesia hingga Februari tahun depan. La Nina yang umumnya dikaitkan dengan ancaman bencana banjir bandang dan tanah longsor dikhawatirkan berpengaruh terhadap ketahanan pangan.
"Fenomena La Nina perlu diwaspadai, sebab berpotensi menurunkan hasil produksi pangan. Jika tidak ini kita bisa jatuh tertimpa tangga," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa dalam acara Market Review IDX Channel, Jumat (14/10/2022).
Menurut dia selain fenomena iklim juga perlu evaluasi proyek food estate atau lumbung pangan. Persoalan pangan di Indonesia merupkan tanggung jawab bersama, lebih kepada keragaman pangan, ketimpangan nasib petani, serta distribusi kebutuhan tani.
Lumbung pangan diharapkan benar-benar mampu menyejahterakan Petani. "Seringkali pemerintah itu gamang terkait hal ini, seolah-olah pemerintah yang punya lahan dan pemerintah yang menggarap," ujarnya.
Tak hanya itu, stok beras juga perlu diperhatikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyatakan stok beras di Bulog yang hanya mencapai 745 ribu ton masih berbahaya karena stok minimum paling tidal 1,5 juta ton untuk menghadapi krisis global saat ini. "Pemerintah harus memiliki politik anggaran yang jelas untuk mendukung sektor pangan," tandasnya.
"Fenomena La Nina perlu diwaspadai, sebab berpotensi menurunkan hasil produksi pangan. Jika tidak ini kita bisa jatuh tertimpa tangga," ujar Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa dalam acara Market Review IDX Channel, Jumat (14/10/2022).
Menurut dia selain fenomena iklim juga perlu evaluasi proyek food estate atau lumbung pangan. Persoalan pangan di Indonesia merupkan tanggung jawab bersama, lebih kepada keragaman pangan, ketimpangan nasib petani, serta distribusi kebutuhan tani.
Lumbung pangan diharapkan benar-benar mampu menyejahterakan Petani. "Seringkali pemerintah itu gamang terkait hal ini, seolah-olah pemerintah yang punya lahan dan pemerintah yang menggarap," ujarnya.
Tak hanya itu, stok beras juga perlu diperhatikan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Guru Besar Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menyatakan stok beras di Bulog yang hanya mencapai 745 ribu ton masih berbahaya karena stok minimum paling tidal 1,5 juta ton untuk menghadapi krisis global saat ini. "Pemerintah harus memiliki politik anggaran yang jelas untuk mendukung sektor pangan," tandasnya.
(nng)
tulis komentar anda