Penetapan Tarif Ojol Bakal Dioper ke Gubernur, Begini Kata Kemenhub
Selasa, 29 November 2022 - 14:48 WIB
Selain itu, terdapat juga penyesuaian pada peraturan KP nomor 667 Tahun 2022 menjadi KP Nomor 1001 Tahun 2022 tertanggal 22 November 2022, dimana terdapat beberapa ketentuan dalam penerapan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen.
Kemudian, perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan Mitra pengemudi paling tinggi 5 persen yaitu berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantualn lainya.
Selain itu, Perusahaan Aplikasi diwajibkan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator berupa, dashboard sistem aplikasi, laporan keuangan tiga bulanan atas penggunaan biaya penunjang 5 persen, data jumlah mitra pengemudi dan laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan yang masuk kategori bigfiive.
Dalam penjelasannya, tidak disebutkan kapan revisi PM 12 akan rampung. Hanya saja, dalam bahan paparannya dijelaskan revisi PM 12 sudah pada tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
Sebelumnya, asosiasi driver ojol sendiri sudah pernah meminta agar perhitungan tarif tidak hanya dilakukan oleh Kemenhub. Namun, perhitungan tarif dilakukan di tingkat pemerintah daerah yang bekerja sama dengan asosiasi.
Kemudian, perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang berupa biaya dukungan kesejahteraan Mitra pengemudi paling tinggi 5 persen yaitu berupa asuransi keselamatan tambahan, penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, bantuan biaya operasional, dan bantualn lainya.
Selain itu, Perusahaan Aplikasi diwajibkan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat untuk dilakukan evaluasi kinerja aplikator berupa, dashboard sistem aplikasi, laporan keuangan tiga bulanan atas penggunaan biaya penunjang 5 persen, data jumlah mitra pengemudi dan laporan keuangan yang di audit oleh kantor akuntan yang masuk kategori bigfiive.
Dalam penjelasannya, tidak disebutkan kapan revisi PM 12 akan rampung. Hanya saja, dalam bahan paparannya dijelaskan revisi PM 12 sudah pada tahap pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM.
Sebelumnya, asosiasi driver ojol sendiri sudah pernah meminta agar perhitungan tarif tidak hanya dilakukan oleh Kemenhub. Namun, perhitungan tarif dilakukan di tingkat pemerintah daerah yang bekerja sama dengan asosiasi.
(akr)
Lihat Juga :