Pemerintah Tarik Utang Rp421,5 Triliun dalam Enam Bulan
Jum'at, 10 Juli 2020 - 11:48 WIB
"Perubahan signifikan terjadi pada APBN karena meningkatnya kebutuhan penanganan dampak kesehatan Covid-19, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta upaya pemulihan ekonomi domestik," jelasnya
Dia menambahkan, pendapatan negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro, serta pemberian insentif dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Rinciannya, pajak diperkirakan sebesar Rp1.642,6 triliun. Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp1.254,1 triliun, dan kemudian menjadi Rp1.198,8 triliun pada Perpres 72/2020.
Sedangkan Kepabeanan dan Cukai, pada dokumen APBN 2020 sebesar Rp223,1 triliun, kemudian masing-masing pada Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020 berubah menjadi Rp208,5 triliun dan Rp205,7 triliun. PNBP juga mengalami perubahan yaitu secara berurutan dari Rp367,0 triliun menjadi Rp297,8 triliun, kemudian Rp294,1 triliun.
"Perpajakan dan PNBP menjadi bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif. Penyesuaian target dilakukan melalui revisi Perpres 54/2020 kemudian di Perpres 72/2020," tandasnya.
Realisasi defisit anggaran hingga semester I-2020 tercatat sebesar 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan negara terkumpul Rp 811,2 triliun sementara belanja negara tercatat Rp 1.068,9 triliun. Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu mencapai Rp 899,6 triliun.
Dia menambahkan, pendapatan negara tahun 2020 mengalami revisi target sebagai dampak perlambatan ekonomi yang ikut memengaruhi asumsi makro, serta pemberian insentif dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Rinciannya, pajak diperkirakan sebesar Rp1.642,6 triliun. Namun di Perpres 54/2020 menjadi Rp1.254,1 triliun, dan kemudian menjadi Rp1.198,8 triliun pada Perpres 72/2020.
Sedangkan Kepabeanan dan Cukai, pada dokumen APBN 2020 sebesar Rp223,1 triliun, kemudian masing-masing pada Perpres 54/2020 dan Perpres 72/2020 berubah menjadi Rp208,5 triliun dan Rp205,7 triliun. PNBP juga mengalami perubahan yaitu secara berurutan dari Rp367,0 triliun menjadi Rp297,8 triliun, kemudian Rp294,1 triliun.
"Perpajakan dan PNBP menjadi bagian instrumen kebijakan penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi melalui pemberian insentif. Penyesuaian target dilakukan melalui revisi Perpres 54/2020 kemudian di Perpres 72/2020," tandasnya.
Realisasi defisit anggaran hingga semester I-2020 tercatat sebesar 1,57% atau setara Rp 257,8 triliun. Hal ini dikarenakan pendapatan negara terkumpul Rp 811,2 triliun sementara belanja negara tercatat Rp 1.068,9 triliun. Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu mencapai Rp 899,6 triliun.
Lihat Juga :