Resmikan Pabrik Minyak Makan Merah, Erick Thohir Harap Kelangkaan Migor Tak Terulang
Jum'at, 06 Januari 2023 - 23:29 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) di sela peresmian pabrik minyak makan merah PTPN di Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang . Foto/Ist
DELISERDANG - Menteri BUMN Erick Thohir hari ini meresmikan pabrik minyak makan merah di kawasan Pagar Merbau, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Pabrik ini dibangun oleh Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero).
Pabrik tersebut merupakan pabrik percontohan produksi minyak makan merah yang bersumber dari kelapa sawit. Dalam sambutannya, Erick berharap dengan diresmikannya pabrik minyak makan merah ini, ke depan tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng (migor).
Dia juga membuat terobosan bahwa ke depan setiap 1.000 hektare lahan sawit, harus ada satu pabrik minyak makan merahnya. Terobosan ini dibuat agar BUMN bisa ikut mengintervensi ekonomi khususnya guna mencegah kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN tidak bisa ikut terlibat atau mengintervensi.
"Dengan ini kita tetap melibatkan ekonomi rakyat yakni petani. Jangan petani dijadikan posisinya sebagai objek. Kalau kampanye selalu bilang petani, udah jadi (terpilih) malah lupa. Ini yang kita mau keberlanjutannya," tandasnya.
Erick ingin memberikan kepercayaan kepada rakyat, agar bisa mengelola sumber daya alamnya. "Untuk itulah terobosan per 1.000 hektare ada pabrik minyak makan merah ini lahir. Lalu pendanaannya berkolaborasi dari Kementerian Koperasi dan pengusaha besar. Keuntungannya diambil untuk mendorong ekonomi rakyat. Kami dari BUMN bantu KUR dan juga modal kerjanya. Bahkan, kita dampingi supaya jangan sampai pabriknya tidak terawat," urai mantan bos Inter Milan itu.
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin mengungkapkan, pabrik minyak makan merah ini ditargetkan rampung akhir Februari 2023. Menurut Irwan, minyak makan merah mengandung lebih tinggi fitonutrien dalam bentuk vitamin E dan karoten.
Selain itu, komposisi asam lemak jenuh lebih rendah dibandingkan virgin palm oil (VPO). "Dan ini juga menghindarkan generasi kita dari stunting," ungkapnya.
Dalam proses produksi minyak tersebut, PTPN menggandeng Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pabrik tersebut merupakan pabrik percontohan produksi minyak makan merah yang bersumber dari kelapa sawit. Dalam sambutannya, Erick berharap dengan diresmikannya pabrik minyak makan merah ini, ke depan tidak terjadi lagi kelangkaan minyak goreng (migor).
Dia juga membuat terobosan bahwa ke depan setiap 1.000 hektare lahan sawit, harus ada satu pabrik minyak makan merahnya. Terobosan ini dibuat agar BUMN bisa ikut mengintervensi ekonomi khususnya guna mencegah kelangkaan minyak goreng. Pasalnya, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu, Kementerian BUMN tidak bisa ikut terlibat atau mengintervensi.
"Dengan ini kita tetap melibatkan ekonomi rakyat yakni petani. Jangan petani dijadikan posisinya sebagai objek. Kalau kampanye selalu bilang petani, udah jadi (terpilih) malah lupa. Ini yang kita mau keberlanjutannya," tandasnya.
Erick ingin memberikan kepercayaan kepada rakyat, agar bisa mengelola sumber daya alamnya. "Untuk itulah terobosan per 1.000 hektare ada pabrik minyak makan merah ini lahir. Lalu pendanaannya berkolaborasi dari Kementerian Koperasi dan pengusaha besar. Keuntungannya diambil untuk mendorong ekonomi rakyat. Kami dari BUMN bantu KUR dan juga modal kerjanya. Bahkan, kita dampingi supaya jangan sampai pabriknya tidak terawat," urai mantan bos Inter Milan itu.
Direktur PTPN II Irwan Perangin-angin mengungkapkan, pabrik minyak makan merah ini ditargetkan rampung akhir Februari 2023. Menurut Irwan, minyak makan merah mengandung lebih tinggi fitonutrien dalam bentuk vitamin E dan karoten.
Selain itu, komposisi asam lemak jenuh lebih rendah dibandingkan virgin palm oil (VPO). "Dan ini juga menghindarkan generasi kita dari stunting," ungkapnya.
Dalam proses produksi minyak tersebut, PTPN menggandeng Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Lihat Juga :
tulis komentar anda