Airlangga: Stagflasi Global Jadi Tantangan Pemulihan Ekonomi Tahun Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan tantangan ke depan semakin sulit diprediksi setelah datangnya pandemi Covid-19. Tantangan pemulihan ekonomi tahun ini ialah bagaimana mengantisipasi risiko stagflasi global.
"Tantangan yang akan dihadapi adalah krisis stagflasi global sebagai known unknowns. Hal ini karena tantangan yang diketahui adalah stagflasi," ujar Airlangga dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Menurut dia ketidakpastian global ke depan masih tinggi dan sulit diperhitungkan. Sebab itu, salah satu upaya untuk merespons situasi tersebut ialah merespons Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) agar stabilitas sistem keuangan Indonesia semakin kiat dan resilient terhadap tantangan global. "Upaya kedua adalah melalui Perpu Cipta Kerja. Adanya Perpu ini diharapkan dapat mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan global," kata dia.
Tak hanya itu, Perpu Cipta kerja juga diharapkan bisa mendorong konsumsi rumah tangga, mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah selanjutnya adalah melalui Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diharapkan bisa meningkatkan likuiditas cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil. "Diharapkan DHE ini juga bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi," tandasnya.
"Tantangan yang akan dihadapi adalah krisis stagflasi global sebagai known unknowns. Hal ini karena tantangan yang diketahui adalah stagflasi," ujar Airlangga dalam Rakornas Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Menurut dia ketidakpastian global ke depan masih tinggi dan sulit diperhitungkan. Sebab itu, salah satu upaya untuk merespons situasi tersebut ialah merespons Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) agar stabilitas sistem keuangan Indonesia semakin kiat dan resilient terhadap tantangan global. "Upaya kedua adalah melalui Perpu Cipta Kerja. Adanya Perpu ini diharapkan dapat mendorong permintaan domestik di tengah penurunan permintaan global," kata dia.
Tak hanya itu, Perpu Cipta kerja juga diharapkan bisa mendorong konsumsi rumah tangga, mendorong investasi domestik utamanya dari sektor UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Langkah selanjutnya adalah melalui Pengaturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang diharapkan bisa meningkatkan likuiditas cadangan devisa dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan tingkat suku bunga yang stabil. "Diharapkan DHE ini juga bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendorong investasi dan pembangunan ekonomi," tandasnya.
(nng)