Badai PHK di Industri Tekstil Indonesia, Ujian Bagi Pemerintahan Prabowo

JAKARTA - Industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), baru-baru ini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini, sekira 20.000 pekerja Sritex terancam PHK. Di luar itu, efek domino yang terjadi dinilai bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, runtuhnya salah satu pemain besar industri tekstil dalam negeri ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera bertindak mengatasi krisis yang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan. Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini," ungkap Achmad dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (26/10/2024).

Peroslan itu masih ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.



Kepailitan Sritex, kata Achmad, adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai. Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

"Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia," ujarnya.

PHK massal di sektor garmen, lanjut dia, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli mereka, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

"Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga, dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda," tandasnya.

Selain itu, mayoritas pekerja di sektor garmen adalah perempuan, dan kehilangan pekerjaan dalam skala besar seperti ini akan memperburuk kesenjangan gender dalam tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia. Mneurut Achmad, ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.