Indonesia Akan Sulit Membangun Jika Bergantung pada Utang
Rabu, 15 Juli 2020 - 09:34 WIB
loading...
A
A
A
“Artinya pemerintah harus menyediakan pembayaran bunga utang dan cicilan pokok dengan stok valas yang besar. Wajar jika kurs rupiah menjadi mudah melemah dalam jangka panjang,” katanya saat dihubungi di Jakarta kemarin.
Kedua, pembiayaan utang luar negeri yang cukup dominan membuat rasio debt to service meningkat. “Kalau utangnya valas ya harus dicari sumber valas. Padahal di tengah situasi pandemi kinerja ekspor dan devisa pariwisata sedang melemah. Implikasinya risiko kemampuan bayar utang makin besar,” katanya.
Ketiga, arus utang luar negeri menimbulkan risiko portofolio. Investor asing beli utang easy in dan easy go. Kalau terjadi penurunan minat membeli utang valas bisa terjadi capital outflow besar-besaran. “Ini kan situasinya ada quantitative easing The Fed yang membuat investor berburu surat utang di negara berkembang. Jika terjadi tapering off, apa dananya tidak outflow? Apa antisipasinya? Itu yang perlu dipikirkan pemerintah dan BI,” beber dia.
Pandangan berbeda dikemukakan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah. Menurutnya, utang pemerintah tidak bisa dipisahkan dari kebijakan APBN yang merupakan produk pemerintah dan DPR. “Kenaikan utang pemerintah adalah konsekuensi dari defisit ABNM yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR,” kata Piter saat dihubungi kemarin. (Lihat videonya: Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Hancurkan Akses Jalan Desa)
Di sisi lain defisit APBN terjadi karena terbatasnya pajak yang dibayarkan masyarakat. Di sisi lain belanja pemerintah tinggi untuk proyek-proyek pembangunan, begitu pula faktor besarnya subsidi dan lain-lain.
“Kalau kita memang tidak menginginkan utang pemerintah terus bertambah, pilihannya adalah kita disiplin membayar pajak. Kita juga tidak mendorong pemerintah melakukan pembangunan yang melebihi kemampuan pemerintah. Hilangkan subsidi, hilangkan bantuan sosial dan sebagainya,” ujar dia.
Menurut dia, tidak banyak negara yang terus-menerus mempertanyakan posisi utang pemerintahnya. Sementara itu sesungguhnya utang Pemerintah Indonesia masih jauh di bawah batas yang dianggap tidak aman. (Rina Anggraeni/Kunthi Fahmar Sandy/Oktiani Endarwati)
Kedua, pembiayaan utang luar negeri yang cukup dominan membuat rasio debt to service meningkat. “Kalau utangnya valas ya harus dicari sumber valas. Padahal di tengah situasi pandemi kinerja ekspor dan devisa pariwisata sedang melemah. Implikasinya risiko kemampuan bayar utang makin besar,” katanya.
Ketiga, arus utang luar negeri menimbulkan risiko portofolio. Investor asing beli utang easy in dan easy go. Kalau terjadi penurunan minat membeli utang valas bisa terjadi capital outflow besar-besaran. “Ini kan situasinya ada quantitative easing The Fed yang membuat investor berburu surat utang di negara berkembang. Jika terjadi tapering off, apa dananya tidak outflow? Apa antisipasinya? Itu yang perlu dipikirkan pemerintah dan BI,” beber dia.
Pandangan berbeda dikemukakan Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah. Menurutnya, utang pemerintah tidak bisa dipisahkan dari kebijakan APBN yang merupakan produk pemerintah dan DPR. “Kenaikan utang pemerintah adalah konsekuensi dari defisit ABNM yang ditetapkan bersama oleh pemerintah dan DPR,” kata Piter saat dihubungi kemarin. (Lihat videonya: Banjir Bandang di Kabupaten Luwu Hancurkan Akses Jalan Desa)
Di sisi lain defisit APBN terjadi karena terbatasnya pajak yang dibayarkan masyarakat. Di sisi lain belanja pemerintah tinggi untuk proyek-proyek pembangunan, begitu pula faktor besarnya subsidi dan lain-lain.
“Kalau kita memang tidak menginginkan utang pemerintah terus bertambah, pilihannya adalah kita disiplin membayar pajak. Kita juga tidak mendorong pemerintah melakukan pembangunan yang melebihi kemampuan pemerintah. Hilangkan subsidi, hilangkan bantuan sosial dan sebagainya,” ujar dia.
Menurut dia, tidak banyak negara yang terus-menerus mempertanyakan posisi utang pemerintahnya. Sementara itu sesungguhnya utang Pemerintah Indonesia masih jauh di bawah batas yang dianggap tidak aman. (Rina Anggraeni/Kunthi Fahmar Sandy/Oktiani Endarwati)
(ysw)
Lihat Juga :
