Adu Program Andalan Dua Calon Petinggi BI

JAKARTA - Dua calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) saling mengungkapkan program-program andalannya jika terplih. Kepala Departemen Regional Dwi Pranoto menyampaikan 7 strategi utama yang disingkat dengan kata ‘Sinergi’, sedangkan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta memaparkan transformasi ekonomi keuangan digital (EKD).



“Dengan filosofi bahwa seluruh strategi yang dilakukan menggambarkan sinergi bauran kebijakan para pemangku kepentingan,” ujar Dwi Pranoto saat fit and proper test calon deputi gubernur BI bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/2/2023).

Strategi pertama yang dilakukan adalah stabilisasi harga melalui upaya pengendalian inflasi pangan secara terukur. Dwi akan melanjutkan kesuksesan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNIP) dengan melakukan penguatan yang bersifat struktural, forward looking dan berbasis digital.

Strategi kedua adalah melakukan inovasi instrumen operasi moneter untuk stabilisasi nilai tukar dengan melanjutkan pengembangan term deposit (TD) valas dari devisa hasil ekspor (DHE). Strategi ketiga adalah melakukan navigasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor prioritas daerah.

“Kalau kita fokuskan untuk konteks itu, kajian hilirisasi bisa dilakukan di beberapa daerah. Misalnya kawasan Sumatra difokuskan untuk hilirisasi CPO, kalau Batubara di Kalimantan,” paparnya.

Strategi keempat Dwi adalah eskalasi digitalisasi ekonomi yang diiringi dengan penguatan perlindungan konsumen, dengan melakukan perluasan QRIS dan pemanfaatan BI-Fast. Sementara strategi kelima adalah refocusing strategi promosi investasi dan perdagangan melalui optimalisasi linkage Investor Relations Unit (IRU)- Regional Investment Relation Unit (RIRU)-Global Investor Relation Unit (GIRU).

“Untuk strategi kelima kami fokuskan untuk menciptakan sinergitas lembaga dan keuangan,” ujar Dwi.

Strategi keenam adalah green economy yang dicapai melalui inisiasi dan inovasi kebijakan dan kelembagaan melalui akselerasi proyek investasi hijau di daerah dan pengembangan model bisnis UMKM hijau. Terakhir, inklusi ekonomi melalui pengembangan sumber pertumbuhan ekonomi baru, seperti UMKM dan ekonomi syariah.

Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa sangat diperlukan kebijakan untuk mengawal momentum yang sudah terjadi saat ini, seperti mengimplementasikan langkah nyata akselerasi transformasi ekonomi keuangan digital melalui perluasan digitalisasi sistem pembayaran.

Filianingsih menilai sistem pembayaran sebagai titik awal (entry point) untuk menciptakan digitalisasi sistem keuangan di semua pihak. Upaya digitalisasi yang hanya mengandalkan sosialisasi tanpa memberikan dampak langsung dianggap sudah tidak relevan.

“Menurut saya, media dan infrastruktur penting untuk diberikan kepada masyarakat. Digitalisasi gak harus buka rekening, kita sekarang ada QRIS. Yang diperlukan adalah medianya, apakah mereka punya smartphone, kalau ada, apakah sinyalnya kuat?” tambahnya.

Maka, Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang tematik dinilai Filianingsih sebagai upaya untuk menjembatani permasalahan ini. PSBI adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh bank sentral. Orientasi dari program ini adalah pemberdayaan berkelanjutan yang mampu meningkatkan nilai-nilai ekonomi.

“Misalnya, BI kolaborasi dengan bank dan non bank, bahkan e-commerce untuk memberikan 1 paket ke UMKM. Setelah edukasi, mereka akan langsung diarahkan untuk membuka rekening dan melakukan transaksi melalui e-commerce,” paparnya.



Dalam strateginya untuk transformasi EKD, Filianingsih berencana melakukan pengembangan dan perluasan terhadap produk-produk BI, seperti mengembangkan fitur QRIS untuk menyalurkan Zakat, perluasan fitur BI-Fast untuk mengembangkan fitur kecepatan pembayaran lintas batas dan perluasan digitalisasi pemerintah pusat dan daerah.