Belanja Modal Pemda di Bawah 50%, Jokowi Peringatkan Para Gubernur

JAKARTA - Pada pertemuan dengan para gubernur di Istana Kepresiden Bogor, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyoroti realisasi belanja provinsi-provinsi di seluruh Indonesia yang masih di bawah 50%. Dia mengatakan bahwa itu pun total dari semua belanja baik belanja pegawai, barang-jasa maupun modal.

“Ini secara total. Itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal. Karena yang pegawai itu rutin,” ungkap Presiden Jokowi dalam sambutannya yang diunggah di laman Setkab.go.id, Rabu (15/7/2020).

( )

Jokowi sempat menyebut pemda-pemda yang realisasi belanja modalnya masih rendah. Padahal saat ini sudah memasuki semester kedua tapi realisasi belanja modal masih di bawah 20%. Bahkan ada pemda yang realisasi belanja modalnya masih di angka 1%.

“Sumatera Selatan hati-hati, masih 1,4%. Ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara belanja modal 5,6%. Papua 4,8%, Maluku Utara 10,3%, NTT 19,6%. Ini belanja modal. Kalimantan Barat 5,5 persen, belanja modal Aceh 8,9 persen, belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati,” ujarnya.

Dia meminta agar para gubernur menggenjot birokrasinya lebih cepat dalam merealisasikan anggaran. Dia mengatakan bahwa hal serupa juga berlaku di kementerian/lembaga.

“Birokrasi kita harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri. Nanti LKPP juga biar menyampaikan. Pak Kepala LKPP, gimana kecepatan itu, terutama belanja barang dan jasa ini bisa dilakukan dengan cepat termasuk belanja modal,” ujarnya.

Jokowi mengungkapkan pada tahun lalu masih ada lelang sebesar Rp.15 triliun di bulan November. Dia menegaskan jangan sampai hal tersebut kembali terulang di tahun ini.

“Ini hati-hati. Kalau birokrasi kita, dinas-dinas kita, enggak kita kendalikan, model-model belanja seperti yang dulu-dulu ini masih ada yang melakukan. Dipepetkan di November-Desember, hati-hati. Sekarang ini yang kita butuhkan untuk semua provinsi adalah Juli, Agustus, September, sekali lagi,” tuturnya.

( )

Lebih lanjut Ia menyebut BPKP akan terus melakukan pengecekan agar tidak ada terjadi kekeliruan. Dia mengatakan bahwa para gubernur juga bisa melakukan hal yang sama agar betul-betul belanja bisa dilakukan cepat

“Sekali lagi, dalam situasi krisis sekarang ini, manajemen yang kita pakai adalah manajemen krisis, bukan manajemen biasa. Enggak bisa business as usual, enggak bisa. Jadi, sederhanakan regulasinya, sederhanakan SOP-nya,” pungkasnya.