Kelola Dana Haji, Wapres Minta BPKH Libatkan Ahli Investasi

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melibatkan ahli investasi untuk mengelola dana haji sehingga dapat dikembangkan dengan optimal. Harapannya menghasilkan keuntungan yang dapat mendukung subsidi biaya haji.

"Pertama tentu saja soal investasi itu kalau dalam UU itu investasi itu harus menguntungkan, aman. Itu memang butuh upaya-upaya yang lebih serius dari BPKH. Selama ini kan larinya ke sukuk saja kan, aman, cuma memang belum maksimal, karena sukuk sudah ada takarannya," kata Wapres dikutip dalam keterangan resminya, Senin (20/2/2023).



Wapres menekankan, ahli-ahli investasi tersebut harus dapat mengelola keuangan menjadi usaha yang memberikan manfaat bagi penyelenggaraan haji, seperti travel, perumahan, katering, dan sebagainya.

"Nah, memang perlu ada disitu ahli-ahli investasi yang bisa artinya memantau usaha-usaha apa baik di Indonesia sendiri maupun di Arab Saudi terkait penyelenggaraan haji dan banyak yang bisa dijadikan usaha BPKH itu, kan banyak, ada travel, ada perumahan, ada katering, segala macam itu," katanya.

Lebih jauh, Wapres mendorong agar terus mempersiapkan berbagai kebutuhan haji. Dia meminta pihak-pihak terkait terus melakukan evaluasi, sehingga pelayanan bagi jamaah haji Indonesia dapat optimal. "Saya minta terus dievaluasi. Kemarin itu sudah bagus di kesehatan, itu sudah lebih bagus untuk penanganannya di Arafah, Mina," tegas Wapres.



Menurut Wapres, pelayanan haji yang mencakup kesehatan, pembimbingan haji, konsumsi, serta akomodasi harus ditingkatkan kualitas pelayanannya. "Saya kira harus optimal ya, pelayanan ini kan menyangkut masalah kesehatan, menyangkut masalah bimbingan haji, menyangkut masalah pemondokan, masalah tempat yang jangan terlalu jauh, kemudian juga kateringnya," imbau Wapres. "Ini memang perlu optimalisasi pelayanan karena itu ongkos haji ada kaitannya dengan biaya-biaya ini, pelayanan itu," tambahnya.