4 Sosok yang Digadang-gadang Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Ada Srikandi RI
loading...
Sejumlah nama digadang-gadang sebagai calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengantongi daftar nama calon Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2023-2028. Untuk diketahui, masa jabatan Gubernur BI, Perry Warjiyo, akan berakhir pada Mei mendatang.
"Kita putuskan hari ini atau besok, nama-namanya sudah masuk," kata Kepala Negara saat ditemui awak media usai mengecek normalisasi kali Ciliwung, Selasa (21/2/2023).
Nantinya, nama-nama kandidat gubernur bank sentral tersebut akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selanjutnya dimintai persetujuan.
Hingga saat ini, sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai calon Gubernur BI telah beredar di publik. Dari internal BI, ada sosok Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dan Doni Primanto Joewono.
Sedangkan dari eksternal bank sentral, mencuat nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Berikut ini profil dari keempat kandidat tersebut:
1. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo
Merujuk laman resmi BI, Dody lahir di Jakarta pada 1961. Dia mengenyam pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Indonesia (UI).
Kemudian, Dody melanjutkan pendidikan di University of Colorado, AS dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA). Dia resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, untuk periode jabatan 2018-2023.
Sebelum sebagai Asisten Gubernur, Dody adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter sejak tahun 2016 hingga Maret 2018.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2014-2016), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2013-2014), Kepala Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat (2012-2013), Direktur Direktorat Internasional (2012), Kepala Biro Direktorat Internasional (2010-2012).
Dody juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia (2010), Kepala Biro Direktorat Pengelolaan Moneter (2006-2010), Peneliti Ekonomi Madya Senior Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2005-2006), Kepala Bagian Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2003-2005), dan Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia (2002-2003).
Dody mengawali karirnya di bank sentral sebagai Staf Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1988. Dia juga pernah bertugas sebagai anggota Working Group G20, BIS, IMF, dan World Bank, di Bidang Moneter dan Keuangan.
Selanjutnya, Dody menjadi anggota Working Group FDI Statistics di ASEAN pada 2003-2006, dan sebagai Advisor to Executive Director at South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund (IMF), Washington D.C, Amerika Serikat pada tahun 2000-2003.
2. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono
Pria kelahiran Surabaya pada tahun 1965 ini merupakan alumnus S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 serta S2 Administrasi dan Pengembangan SDM, Universitas Indonesia (UI) tahun 2004.
Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (a.l. IMF, SEACEN).
Memulai kariernya di BI pada 1991, penugasan pertamanya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa.
Doni pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008).
Karirnya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat.
Selama karirnya di daerah, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.
Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia tahun 2020.
Doni menjadi Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.
3. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati
Rekam jejak sang bendahara negara ini cukup mentereng. Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 26 Agustus 1962.
Srikandi keuangan RI ini menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Lalu, melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu, dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).
Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.
Pada 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kemenkeu dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di kementerian yang mengurusi keuangan negara itu.
Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Wanita berkacamata itu juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific". Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.
Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.
Dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019,Sri Mulyani dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
Tanggal 23 Oktober 2019, dia terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
4. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa
Dilansir dari laman resmi LPS, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Pria kelahiran 7 Juli 1964 itu memulai kariernya di pasar modal dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) pada 2000. Jabatannya saat itu adalah Senior Economist Danareksa Research Institute.
Lima tahun kemudian, dia menjabat sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute. Dia menjadi Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga tahun 2008, atau sampai usia 44 tahun. Selain itu, Purbaya juga menjabat sebagai Komisaris PT Danareksa Investment Management.
Pada Maret 2015, di usia 51 tahun, Purbaya lalu masuk ke Istana. Dia menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang saat itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada 28 Juli 2016, Luhut pindah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dua tahun kemudian, pada 21 Mei 2018, giliran Purbaya menyusul Luhut.
Di sana, dia kembali menjadi anak buah Luhut dan menjabat sebagai Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Saat ini, Purbaya diketahui masih menjabat sebagai komisaris di Holding Tambang Indonesia (MIND ID) atau PT Inalum (Persero).
"Kita putuskan hari ini atau besok, nama-namanya sudah masuk," kata Kepala Negara saat ditemui awak media usai mengecek normalisasi kali Ciliwung, Selasa (21/2/2023).
Nantinya, nama-nama kandidat gubernur bank sentral tersebut akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk selanjutnya dimintai persetujuan.
Hingga saat ini, sejumlah nama yang digadang-gadang sebagai calon Gubernur BI telah beredar di publik. Dari internal BI, ada sosok Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo dan Doni Primanto Joewono.
Sedangkan dari eksternal bank sentral, mencuat nama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Berikut ini profil dari keempat kandidat tersebut:
1. Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo
Merujuk laman resmi BI, Dody lahir di Jakarta pada 1961. Dia mengenyam pendidikan sarjana bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Indonesia (UI).
Kemudian, Dody melanjutkan pendidikan di University of Colorado, AS dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA). Dia resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No.69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, untuk periode jabatan 2018-2023.
Sebelum sebagai Asisten Gubernur, Dody adalah Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter sejak tahun 2016 hingga Maret 2018.
Dia pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2014-2016), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2013-2014), Kepala Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat (2012-2013), Direktur Direktorat Internasional (2012), Kepala Biro Direktorat Internasional (2010-2012).
Dody juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Departemen Sumber Daya Manusia (2010), Kepala Biro Direktorat Pengelolaan Moneter (2006-2010), Peneliti Ekonomi Madya Senior Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2005-2006), Kepala Bagian Direktorat Statistik Ekonomi & Moneter (2003-2005), dan Kepala Bagian Departemen Sumber Daya Manusia (2002-2003).
Dody mengawali karirnya di bank sentral sebagai Staf Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1988. Dia juga pernah bertugas sebagai anggota Working Group G20, BIS, IMF, dan World Bank, di Bidang Moneter dan Keuangan.
Selanjutnya, Dody menjadi anggota Working Group FDI Statistics di ASEAN pada 2003-2006, dan sebagai Advisor to Executive Director at South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund (IMF), Washington D.C, Amerika Serikat pada tahun 2000-2003.
2. Deputi Gubernur BI, Doni Primanto Joewono
Pria kelahiran Surabaya pada tahun 1965 ini merupakan alumnus S1 Ekonomi Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (UNS) tahun 1988 serta S2 Administrasi dan Pengembangan SDM, Universitas Indonesia (UI) tahun 2004.
Mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI (2012) dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (a.l. IMF, SEACEN).
Memulai kariernya di BI pada 1991, penugasan pertamanya di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa.
Doni pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008).
Karirnya berlanjut dengan memimpin Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, dilanjutkan di Provinsi DKI Jakarta dan berikutnya di Provinsi Jawa Barat.
Selama karirnya di daerah, bersama Kepala Daerah pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017) dan banyak menginisiasi berbagai kegiatan untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi Pondok Pesantren.
Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur BI, mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia tahun 2020.
Doni menjadi Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020.
3. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati
Rekam jejak sang bendahara negara ini cukup mentereng. Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 26 Agustus 1962.
Srikandi keuangan RI ini menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986). Lalu, melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu, dia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).
Spesialis penelitian keuangan publik, kebijakan fiskal, dan ekonomi tenaga kerja ini terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.
Pada 21 Oktober 2004, dia mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kemenkeu dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di kementerian yang mengurusi keuangan negara itu.
Dia dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Wanita berkacamata itu juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada tahun 2008, dia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Kemudian pada 1 Juni 2010 Sri Mulyani Indrawati menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia. Pada tanggal 27 Juli 2016, Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Keuangan kembali dalam Kabinet Kerja.
Pada bulan Februari 2018, Sri Mulyani terpilih kembali menjadi "Best Minister in the World" pada World Government Summit di Dubai.
Masih pada tahun yang sama di bulan Oktober 2018, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific". Gelar tersebut diberikan saat berlangsungnya IMF-World Bank Group Annual Meetings di Bali.
Pada tahun 2019, Sri Mulyani kembali dinobatkan sebagai menteri keuangan terbaik di Asia Pasifik versi majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan ini diperoleh tiga tahun berturut-turut setelah sebelumnya diperoleh pada tahun 2017 dan 2018.
Dalam organisasi sosial, beliau menjabat sebagai Co-Chair of the Pathways for Prosperity Commission on Technology and Inclusive Development bersama Melinda Gates, dan juga Co-Chair of the World Economic Forum on ASEAN and sits on the Board of UNICEF’s Generation Unlimited Initiative. Pada bulan Agustus 2019,Sri Mulyani dipilih sebagai Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia periode 2019-2023.
Tanggal 23 Oktober 2019, dia terpilih kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jabatan ini adalah jabatan Menteri Keuangan keempat kalinya bagi Sri Mulyani pada kabinet yang berbeda.
Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi "Finance Minister of the Year - East Asia Pacific, merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
4. Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa
Dilansir dari laman resmi LPS, Purbaya memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung (ITB), dan memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.
Pria kelahiran 7 Juli 1964 itu memulai kariernya di pasar modal dengan bergabung bersama PT Danareksa (Persero) pada 2000. Jabatannya saat itu adalah Senior Economist Danareksa Research Institute.
Lima tahun kemudian, dia menjabat sebagai Chief Economist Danareksa Research Institute. Dia menjadi Direktur PT Danareksa Sekuritas hingga tahun 2008, atau sampai usia 44 tahun. Selain itu, Purbaya juga menjabat sebagai Komisaris PT Danareksa Investment Management.
Pada Maret 2015, di usia 51 tahun, Purbaya lalu masuk ke Istana. Dia menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang saat itu dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.
Pada 28 Juli 2016, Luhut pindah menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Dua tahun kemudian, pada 21 Mei 2018, giliran Purbaya menyusul Luhut.
Di sana, dia kembali menjadi anak buah Luhut dan menjabat sebagai Deputi I Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim. Saat ini, Purbaya diketahui masih menjabat sebagai komisaris di Holding Tambang Indonesia (MIND ID) atau PT Inalum (Persero).
(ind)
Explore More