Buntut Anak Rafael Alun Doyan Pamer Kekayaan, Pejabat Kemenkeu Wajib Lapor Harta
Jum'at, 24 Februari 2023 - 11:36 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Ini 3 Daftar Harta Rafael Alun Trisambodo yang Tidak Masuk LHKPN
Sambung Sri Mulyani menambahkan, untuk pegawai Kemenkeu termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bukan termasuk kategori pejabat negara, mereka tetap melakukan pelaporan harta kekayaan (LHK). Hal ini dilaporkan dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.
"Kemenkeu terdiri dari 78.640 pegawai. Dan berdasarkan status dari LHKPN dan LHK, untuk tahun 2022 ini 99,98% melakukan pelaporan. Untuk 2021, sebanyak 99,87% melakukan pelaporan, dan untuk 2020 sebanyak 99,86% melapor. Mereka yang tidak melakukan pelaporan akan diberikan tindakan disiplin," tegas Sri.
Laporan dilakukan analisa untuk kemudian ditindak lanjuti apabila berisi atau menunjukkan perkembangan tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.
"Saya meminta kepada Itjen untuk betul-betul menunjukkan langkah yang kredibel dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kemenkeu dapat dipastikan," pungkas Sri.
Sambung Sri Mulyani menambahkan, untuk pegawai Kemenkeu termasuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang bukan termasuk kategori pejabat negara, mereka tetap melakukan pelaporan harta kekayaan (LHK). Hal ini dilaporkan dan diteliti oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.
"Kemenkeu terdiri dari 78.640 pegawai. Dan berdasarkan status dari LHKPN dan LHK, untuk tahun 2022 ini 99,98% melakukan pelaporan. Untuk 2021, sebanyak 99,87% melakukan pelaporan, dan untuk 2020 sebanyak 99,86% melapor. Mereka yang tidak melakukan pelaporan akan diberikan tindakan disiplin," tegas Sri.
Laporan dilakukan analisa untuk kemudian ditindak lanjuti apabila berisi atau menunjukkan perkembangan tidak wajar dari harta kekayaan pejabat maupun pegawai Kemenkeu.
"Saya meminta kepada Itjen untuk betul-betul menunjukkan langkah yang kredibel dalam menganalisa dan melakukan tindakan agar kewajaran dari harta kekayaan para pejabat serta pegawai Kemenkeu dapat dipastikan," pungkas Sri.
(akr)
Lihat Juga :
