Kasus Rafael Alun Bikin Masyarakat Enggan Lapor SPT Pajak
Minggu, 26 Februari 2023 - 11:57 WIB
loading...
A
A
A
"Kasus ini sudah terlanjur mendegradasi secara luar biasa kepercayaan publik terhadap tata kelola perpajakan yang dilakukan oleh DJP Kemenkeu," tandasnya.
Dengan adanya kasus ini, Misbah yakin masyarakat pasti kembali enggan untuk lapor SPT tahun ini sebab reformasi perpajakan yang digaungkan Kemenkeu seakan kamuflase.
Dia juga melihat persoalan yang dihadapi oleh DJP tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kemenkeu gan saja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut dilibatkan atas kasus yang membelit Rafael. "Tidak terjadi di dalam tubuh Kemenkeu sendiri, khususnya Dirjen Pajak," tukasnya.
Fitra menyarankan agar Menkeu memastikan seluruh jajarannya untuk mengisi LHKPN secara benar dan jujur. "Mendorong Irjen Kemenkeu dan KPK melakukan penelusuran (tracking) dan validasi menyeluruh atau uji petik terhadap LHKPN pegawai Kemenkeu, khususnya Dirjen Pajak," tandasnya.
Baca juga: Ini 3 Daftar Harta Rafael Alun Trisambodo yang Tidak Masuk LHKPN
Kemudian Fitra juga meminta Kemenkeu menyetop tunjangan kinerja Dirjen Pajak untuk sementara waktu hingga seluruh ASN di Dirjen Pajak membuktikan bahwa kekayaannya didapat dari hasil yang legal.
"Kalau kasus ini ditangani serius dan dikembangkan untuk para pejabat lain yang punya kekayaan jumbo, tidak hanya di Dirjen Pajak, tapi juga di K/L lain, pelan-pelan masyarakat akan tumbuh trustnya kembali," tuturnya.
Pencopotan RAT dari jabatannya bermula dari kasus penganiayaan oleh MDS kepada David, pemuda yang merupakan anak pengurus GP Ansor. Celakanya lagi, MDS merupakan anak dari RAT yang notabene pejabat pajak. Alhasil, Menkeu Sri Mulyani pun murka.
Tak hanya itu, kedua ayah-anak ini pun sukses jadi bulan-bulanan warganet. Terlebih lagi setelah ditelusuri di media sosial, Mario diketahui kerap memamerkan gaya hidup bermewah-mewahan alias hedonik.
“Saya mengecam gaya hidup mewah dan hedonik oleh jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan rakyat. Ini mengkhianati mereka yang bekerja secara jujur, bersih, dan professional,” tegas Sri Mulyani, Kamis (23/2).
Dia menegaskan, bahwa pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kemenkeu adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang sudah bekerja baik, jujur, dan profesional.
Dengan adanya kasus ini, Misbah yakin masyarakat pasti kembali enggan untuk lapor SPT tahun ini sebab reformasi perpajakan yang digaungkan Kemenkeu seakan kamuflase.
Dia juga melihat persoalan yang dihadapi oleh DJP tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Kemenkeu gan saja. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), patut dilibatkan atas kasus yang membelit Rafael. "Tidak terjadi di dalam tubuh Kemenkeu sendiri, khususnya Dirjen Pajak," tukasnya.
Fitra menyarankan agar Menkeu memastikan seluruh jajarannya untuk mengisi LHKPN secara benar dan jujur. "Mendorong Irjen Kemenkeu dan KPK melakukan penelusuran (tracking) dan validasi menyeluruh atau uji petik terhadap LHKPN pegawai Kemenkeu, khususnya Dirjen Pajak," tandasnya.
Baca juga: Ini 3 Daftar Harta Rafael Alun Trisambodo yang Tidak Masuk LHKPN
Kemudian Fitra juga meminta Kemenkeu menyetop tunjangan kinerja Dirjen Pajak untuk sementara waktu hingga seluruh ASN di Dirjen Pajak membuktikan bahwa kekayaannya didapat dari hasil yang legal.
"Kalau kasus ini ditangani serius dan dikembangkan untuk para pejabat lain yang punya kekayaan jumbo, tidak hanya di Dirjen Pajak, tapi juga di K/L lain, pelan-pelan masyarakat akan tumbuh trustnya kembali," tuturnya.
Pencopotan RAT dari jabatannya bermula dari kasus penganiayaan oleh MDS kepada David, pemuda yang merupakan anak pengurus GP Ansor. Celakanya lagi, MDS merupakan anak dari RAT yang notabene pejabat pajak. Alhasil, Menkeu Sri Mulyani pun murka.
Tak hanya itu, kedua ayah-anak ini pun sukses jadi bulan-bulanan warganet. Terlebih lagi setelah ditelusuri di media sosial, Mario diketahui kerap memamerkan gaya hidup bermewah-mewahan alias hedonik.
“Saya mengecam gaya hidup mewah dan hedonik oleh jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan rakyat. Ini mengkhianati mereka yang bekerja secara jujur, bersih, dan professional,” tegas Sri Mulyani, Kamis (23/2).
Dia menegaskan, bahwa pengkhianatan yang dilakukan siapapun di dalam Kemenkeu adalah pengkhianatan kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang sudah bekerja baik, jujur, dan profesional.
Lihat Juga :
