BUMN Kesulitan Jinakkan Harga Minyak Goreng, Begini Strategi Erick Thohir
loading...
Menteri BUMN Erick Thohir. Foto/MPI/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau di dalam negeri masih terkendala. BUMN di sektor pangan belum bisa mengendalikan atau mengintervensi harga minyak goreng di pasar. Pasalnya, perkebunan kelapa sawit dan pangsa pasar domestik dikuasai swasta.
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pasar minyak goreng di Indonesia masih dikuasai produsen swasta. Sementara, perseroan negara hanya mampu mengendalikan 3% saja.
Dampaknya, operasi pasar yang digelar BUMN pangan tidak berdampak signifikan dalam mengekang kenaikan harga komoditas. Sulit juga bagi perusahaan pelat merah mengintervensi pasar saat gejolak harga pangan.
"Selama ini, minyak goreng kita tidak bisa intervensi karena kita hanya punya 3% dari total market, kecil sekali, bagaimana kita bisa operasi pasar?" tukasnya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Tercatat produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4% dengan kontribusi sebesar 7%.
Lantas, apa strategi Erick Thohir agar pasar minyak goreng di dalam negeri bisa dikendalikan BUMN? Erick menargetkan adanya kepemilikan lahan oleh BUMN seluas 600.000 hektare (ha) hingga 2026. Lahan tersebut akan dikelola Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) melalui Subholding kelapa sawit atau Palm Co.
Melalui Palm Co, PTPN III mengintegrasikan industri hulu ke hilir kelapa sawit yang dimiliki perseroan. Melalui kepemilikan lahan, Erick optimistis BUMN bisa mengintervensi pasar.
"Kalau kita benar-benar bisa menguasai 600.000 hektar, kita bisa intervensi market, ketika market tidak seimbang," tandas mantan bos Inter Milan itu.
Untuk pendanaan, pemegang saham akan mengeruk dana investor di pasar modal dengan membawa Palm Co melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau initial public offering (IPO).
"Itulah kenapa kita dorong Palm Co IPO, itu fungsinya itu kenapa kita dorong, selain itu kita juga dorong untuk ketahanan pangan," pungkasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengakui pasar minyak goreng di Indonesia masih dikuasai produsen swasta. Sementara, perseroan negara hanya mampu mengendalikan 3% saja.
Dampaknya, operasi pasar yang digelar BUMN pangan tidak berdampak signifikan dalam mengekang kenaikan harga komoditas. Sulit juga bagi perusahaan pelat merah mengintervensi pasar saat gejolak harga pangan.
"Selama ini, minyak goreng kita tidak bisa intervensi karena kita hanya punya 3% dari total market, kecil sekali, bagaimana kita bisa operasi pasar?" tukasnya kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Tercatat produsen swasta menguasai 56% lahan perkebunan kelapa sawit. Sementara, penguasaan lahan oleh BUMN hanya di angka 4% dengan kontribusi sebesar 7%.
Lantas, apa strategi Erick Thohir agar pasar minyak goreng di dalam negeri bisa dikendalikan BUMN? Erick menargetkan adanya kepemilikan lahan oleh BUMN seluas 600.000 hektare (ha) hingga 2026. Lahan tersebut akan dikelola Holding Perkebunan Nusantara atau PTPN III (Persero) melalui Subholding kelapa sawit atau Palm Co.
Melalui Palm Co, PTPN III mengintegrasikan industri hulu ke hilir kelapa sawit yang dimiliki perseroan. Melalui kepemilikan lahan, Erick optimistis BUMN bisa mengintervensi pasar.
"Kalau kita benar-benar bisa menguasai 600.000 hektar, kita bisa intervensi market, ketika market tidak seimbang," tandas mantan bos Inter Milan itu.
Untuk pendanaan, pemegang saham akan mengeruk dana investor di pasar modal dengan membawa Palm Co melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau initial public offering (IPO).
"Itulah kenapa kita dorong Palm Co IPO, itu fungsinya itu kenapa kita dorong, selain itu kita juga dorong untuk ketahanan pangan," pungkasnya.
(ind)
Explore More